SEMARANG, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah menuntut klarifikasi terkait pemblokiran rekening yang digunakan untuk penggalangan dana warga Pati, yang akan digunakan dalam aksi demonstrasi di Jakarta. Rekening tersebut telah mengumpulkan dana sebesar Rp 80 juta, yang direncanakan untuk membiayai kebutuhan logistik peserta aksi yang dijadwalkan pada 27 Agustus di Senayan, Jakarta.
Ketua LP2K Jawa Tengah, Abdun Mufid, menyatakan bahwa baik Bank Mandiri maupun lembaga yang meminta pemblokiran harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan dan dasar hukum dari tindakan tersebut kepada pemilik rekening. “Nasabah itu sebenarnya konsumen. Konsumen punya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga pihak bank harus memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur terkait alasan pemblokiran rekening itu,” ungkap Abdun melalui sambungan telepon pada Senin (24/8/2026).
Penyebab Pemblokiran Rekening
Abdun menjelaskan bahwa secara umum, rekening nasabah dapat diblokir karena beberapa alasan. Di antaranya adalah permintaan dari lembaga berwenang untuk kepentingan penyidikan atau proses hukum, permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), rekening yang tidak aktif, permintaan dari nasabah itu sendiri, atau adanya pelanggaran terhadap kebijakan perbankan.
“Misalnya ada permintaan dari penyidik, apakah ada surat permintaan resminya? Itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai menimbulkan kesan pemblokiran dilakukan secara sembunyi-sembunyi,” tegasnya.
Abdun menekankan pentingnya transparansi agar konsumen mengetahui dengan jelas apa yang terjadi dengan rekening mereka. Jika pemblokiran tidak dilakukan atas permintaan nasabah, maka nasabah tidak seharusnya menghadapi proses yang rumit untuk mengetahui atau mengurus pencabutan blokir tanpa penjelasan yang memadai.
Hak Konsumen dan Penyelesaian Sengketa
“Kalau alasannya tidak dijelaskan secara legal dan tidak ada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, itu menjadi gelap. Pihak yang melakukan pemblokiran harus membuka penjelasannya,” tambah Abdun. Ia juga mengingatkan bahwa nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan yang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berhak untuk meminta kompensasi.
Abdun merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi serta tanggung jawab pelaku usaha jika konsumen mengalami kerugian. “Kerugian nyata yang diterima konsumen secara material harus dapat diberikan kompensasi ketika memang tindakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Untuk penyelesaian sengketa, Abdun menyebutkan bahwa nasabah dapat menempuh jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Nasabah juga bisa mengadukan masalah ini kepada lembaga penyelesaian sengketa konsumen di otoritas jasa keuangan (OJK).
Selain itu, masyarakat dapat melaporkan masalah ini kepada Ombudsman RI, mengingat bank yang bersangkutan merupakan badan usaha milik negara dan pemblokiran dilakukan atas permintaan institusi pemerintah. “Di situ akan dinilai adanya pelanggaran yang disebut dengan mal-administrasi atau tidak, baik oleh bank maupun oleh pemerintah,” imbuhnya.
Abdun menyoroti bahwa masalah pemblokiran rekening pernah terjadi secara massal sebelumnya, terutama saat penertiban rekening yang diduga terkait dengan aktivitas judi online. Rekening yang tidak aktif juga terdampak, sehingga pemiliknya harus datang ke bank untuk membuka blokir. “Setelah banyak komplain, akhirnya kebijakan pemblokiran itu dipersempit dan tidak lagi dilakukan secara massal. Itu menjadi pelajaran bahwa tindakan pemblokiran harus benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tidak melakukan pelanggaran,” tutup Abdun.