Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang terletak di Lampung, memberikan respon positif terhadap rencana pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) khususnya untuk guru, menjadi pegawai pemerintah pusat. Kebijakan ini dianggap dapat mengurangi beban fiskal yang ditanggung oleh pemerintah daerah, mengingat gaji PPPK akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pringsewu, Olpin Putra, menjelaskan bahwa jika status kepegawaian dialihkan ke pusat, maka tanggung jawab untuk pembayaran gaji juga akan berpindah. “Logika pikirnya, kalau status kepegawaiannya diambil alih pusat, berarti penggajiannya juga diambil alih pemerintah pusat. Ini tentu menjadi berita yang menggembirakan bagi pemerintah daerah karena berkaitan dengan beban fiskal daerah,” ungkapnya pada Jumat (21/8/2026).
Menunggu Kepastian Regulasi
Namun, Pemkab Pringsewu masih belum dapat memastikan dampak kebijakan ini terhadap kondisi keuangan daerah. Mereka menunggu regulasi dari pemerintah pusat, termasuk skema penggajian PPPK dan dampaknya terhadap transfer ke daerah atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Olpin juga menyampaikan bahwa salah satu kekhawatiran Pemkab Pringsewu adalah kemungkinan pengurangan TKD setelah pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji PPPK. “Yang menjadi kekhawatiran kita, misalnya status kepegawaiannya diambil pusat, penggajiannya dari pusat, tetapi TKD-nya dikurangi lagi. Itu kan sama saja,” ujarnya.
Harapan Pemkab Pringsewu
Pemkab Pringsewu berharap agar pemerintah pusat tetap mempertahankan porsi TKD yang selama ini diterima. Dengan demikian, beban belanja pegawai daerah bisa berkurang secara signifikan setelah gaji PPPK dialihkan ke pemerintah pusat. “Harapan kita sama seperti daerah lain. Ketika penggajiannya diambil dari pusat, TKD ke daerah tidak dikurangi. Sehingga memang ada pengurangan beban gaji PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, khususnya guru, tetapi TKD tidak dikurangi,” jelas Olpin.
Menurutnya, kebijakan ini dapat memberikan manfaat fiskal bagi pemerintah daerah, asalkan pengambilalihan gaji PPPK tidak disertai dengan pengurangan dana transfer. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk gaji PPPK dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, tergantung pada ketentuan yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Hingga saat ini, Pemkab Pringsewu belum dapat menjelaskan secara rinci mengenai teknis pengalihan status PPPK guru, karena regulasi terkait kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterbitkan. Olpin menyatakan bahwa mereka masih menunggu Peraturan Presiden yang mengatur rincian TKD untuk daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan yang akan menjadi dasar dalam menentukan mekanisme pembiayaan.
Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait status kepegawaian PPPK guru juga diperlukan sebelum pemerintah daerah dapat menghitung dampak kebijakan ini secara lebih akurat. “Semua ini masih menunggu Perpres terkait rincian TKD ke daerah, kemudian PMK, termasuk kalau ada juklak dan juknisnya terkait status kepegawaian PPPK guru tersebut,” pungkasnya.
Wacana pengalihan status PPPK guru menjadi pegawai pemerintah pusat menjadi perhatian Pemkab Pringsewu, terutama dari sisi pembiayaan. Selama ini, belanja pegawai merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Pengalihan pembayaran gaji PPPK ke pemerintah pusat diharapkan dapat mengurangi beban tersebut, terutama untuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
Namun, manfaat fiskal ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat mengenai alokasi TKD. Oleh karena itu, Pemkab Pringsewu belum melakukan perhitungan final terkait potensi penghematan anggaran atau perubahan struktur belanja daerah. Mereka memilih untuk menunggu regulasi resmi agar mekanisme pengalihan status kepegawaian, penggajian, serta hubungan kebijakan tersebut dengan TKD dapat dipahami dengan jelas.
Pemkab Pringsewu pada dasarnya mendukung kebijakan ini, asalkan pengambilalihan gaji PPPK oleh pemerintah pusat dapat benar-benar mengurangi beban fiskal daerah tanpa mengurangi transfer yang diterima oleh pemerintah daerah.