JAMBI - Saiful, Ketua RT 08 di Kelurahan Kenali Asam Bawah, bersama sejumlah warga lainnya telah menahan pembayaran cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) selama lima bulan. Keputusan ini diambil karena mereka merasa rumah yang mereka huni masuk ke dalam kawasan yang ditetapkan sebagai zona merah oleh Pertamina. Saiful mengungkapkan bahwa ia masih menunggu kepastian mengenai status tanah dan bangunan yang telah dibeli dan dicicilnya.
“Saya sudah lima bulan tidak membayar cicilan. Karena rumah kami diklaim masuk zona merah,” ungkap Saiful pada hari Sabtu (10/10/2026). Ia mempertanyakan kewajiban membayar kredit ketika hak atas rumah yang ditempati belum jelas statusnya.
Ketidakpastian Status Tanah
Bagi Saiful dan warga lainnya, masalah zona merah ini bukan hanya sekadar isu lahan, melainkan juga menyangkut nasib rumah yang telah mereka usahakan untuk dimiliki melalui proses jual beli dan pembayaran cicilan. Ia menekankan bahwa ketidakpastian ini membuat mereka meragukan keabsahan sertifikat rumah yang dimiliki. “Artinya, sertifikat kami tidak bisa digunakan untuk apa pun. Hak kami seolah-olah tidak ada pada rumah yang kami tempati dan cicil setiap bulan,” tambahnya.
Melihat kondisi ini, Saiful mengimbau kepada warga lain yang terkena dampak untuk mempertimbangkan menunda pembayaran cicilan sampai ada kejelasan mengenai status tanah dan bangunan mereka. Ia menyarankan agar dana yang seharusnya digunakan untuk membayar KPR disimpan terlebih dahulu.
Dampak pada Tiga Kompleks Perumahan
Saiful menjelaskan bahwa masalah zona merah Pertamina ini berdampak pada tiga kompleks perumahan di wilayahnya, yaitu Rifaza 5, Kedaton Teras, dan Teras Mutiara. Total terdapat 186 unit rumah yang terdampak oleh penetapan zona merah ini, di mana setidaknya 10 warga telah menghentikan pembayaran cicilan KPR. Bagi mereka yang masih memiliki pinjaman perumahan, ketidakpastian mengenai status lahan menambah beban yang harus ditanggung, karena mereka masih terikat kewajiban membayar cicilan tanpa adanya kejelasan tentang status rumah yang dihuni.
Saiful juga menyatakan bahwa sebelumnya masalah pembayaran cicilan telah dibahas dengan pihak bank. Namun, setelah menjelaskan situasi yang dihadapi, pihak bank tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan tidak lagi menagih cicilan.
Tanggapan Pertamina
Menanggapi situasi ini, Field Manager Pertamina EP Jambi, Kurniawan Triyo Widodo, menyatakan bahwa perusahaan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai. Pertamina EP Jambi juga mendukung penyelesaian dugaan tumpang tindih lahan Barang Milik Negara (BMN) eks Pertamina dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat, yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
"Dalam penanganan permasalahan tersebut, Pertamina EP Jambi terus berkoordinasi dengan DJKN, BPN, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," jelas Kurniawan pada hari Sabtu (10/10/2026). Ia menambahkan bahwa perusahaan mendukung proses inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi data oleh instansi berwenang untuk membantu menangani masalah ini. Pertamina EP Jambi berkomitmen untuk mengedepankan transparansi, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta keberlanjutan operasional hulu migas.