BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:47 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Sabtu, 12 Sep 2026 09:09 WIB

YLKI Desak DPR Teliti Isu Integritas Calon Komisioner BPKN

12 Sep 2026, 09:09 WIB 63x dibaca 2 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
A
Almira Rara Susanti 63x dibaca · 2 menit baca
Foto: Edwin Putranto/Republika
Foto: Edwin Putranto/Republika

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengajak DPR untuk meneliti secara mendalam setiap isu yang menjadi sorotan publik terkait proses seleksi calon anggota Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Dalam penilaian YLKI, aspek kompetensi, integritas, independensi, dan rekam jejak calon komisioner sangat krusial untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif.

Pentingnya Klarifikasi Isu Publik

Ketua YLKI, Niti Emiliana, menegaskan bahwa pihaknya menghargai proses seleksi yang sedang berlangsung. Namun, ia menekankan perlunya perhatian terhadap informasi atau isu publik yang belum terjawab. “YLKI menghormati proses seleksi yang sedang berlangsung. Yang terpenting, calon komisioner BPKN harus memiliki kompetensi, integritas, independensi, dan rekam jejak yang baik dalam perlindungan konsumen,” ungkap Niti.

Menurutnya, isu-isu publik yang belum terpecahkan harus menjadi bagian dari penilaian karena berkaitan langsung dengan kinerja dan kemampuan calon dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen. “Isu publik yang masih belum selesai perlu menjadi perhatian penilaian tersebut karena berkaitan dengan penilaian kinerja,” tambahnya.

Harapan Terhadap Proses Seleksi

Niti berharap DPR dapat melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap setiap informasi yang muncul selama proses seleksi. Langkah ini dianggap penting agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta yang ada. “Apabila terdapat isu atau informasi yang menjadi perhatian publik, kami berharap DPR melakukan pendalaman dan klarifikasi secara objektif, transparan, dan berbasis fakta,” jelasnya.

Pernyataan ini disampaikan di tengah proses seleksi calon komisioner BPKN yang kini telah memasuki tahap uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah masalah konsumen yang menjadi perhatian publik dan belum sepenuhnya terselesaikan, seperti pengembalian dana tiket konser DAY6 3RD WORLD TOUR IN JAKARTA 2025, di mana 1.079 konsumen masih menunggu pengembalian dana sekitar Rp4,6 miliar.

Persoalan tersebut sebelumnya juga dibahas dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan konsumen dan unsur BPKN. Di tengah situasi ini, beberapa pejabat BPKN juga diketahui kembali mengikuti proses seleksi calon anggota BPKN untuk periode 2027-2030.

Evaluasi Proses Seleksi dan Penguatan BPKN

Niti menegaskan bahwa YLKI tidak ingin mencampuri proses seleksi, tetapi berharap agar semua informasi yang menjadi perhatian publik dapat menjadi bahan evaluasi yang proporsional. Ia menilai bahwa proses seleksi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kelembagaan BPKN agar lebih efektif dalam memperjuangkan hak-hak konsumen dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, Niti juga menekankan pentingnya BPKN dalam meningkatkan komunikasi publik. Masyarakat perlu mengetahui rekomendasi dan langkah advokasi yang dilakukan oleh BPKN dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen. “BPKN juga perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat tahu rekomendasi dan advokasi BPKN,” ujarnya.

YLKI berharap bahwa proses seleksi ini dapat menghasilkan komisioner yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perlindungan konsumen. “YLKI berharap BPKN ke depan semakin independen, kredibel, responsif dan benar-benar berorientasi pada kepentingan konsumen,” pungkas Niti.