Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo menegaskan bahwa bank harus mematuhi perintah hukum yang sah terkait pemblokiran rekening, sambil tetap menghormati hak-hak nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa pemblokiran rekening atau penundaan transaksi adalah langkah pengamanan sementara dan tidak berarti bahwa pemilik rekening telah melakukan pelanggaran hukum.
Pentingnya Prinsip Praduga Tak Bersalah
Rio menekankan bahwa prinsip praduga tidak bersalah harus tetap diutamakan selama proses hukum berlangsung. Ia menyatakan, “Penundaan transaksi atau pemblokiran sementara sebagai langkah pengamanan tidak serta-merta membuktikan bahwa pemilik rekening bersalah. Prinsip praduga tidak bersalah tetap harus dikedepankan.” Pernyataan ini disampaikan pada Rabu (26/8/2026).
Kewajiban Bank dalam Penegakan Hukum
Lebih lanjut, Rio menjelaskan bahwa bank memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perintah hukum yang sah. Oleh karena itu, tindakan bank dalam menanggapi penegakan hukum perlu dilihat berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang mendasari tindakan tersebut. “Bank wajib patuh terhadap perintah hukum yang sah, tetapi proses dan dasar perintah tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Rio juga menekankan bahwa penegakan hukum dan perlindungan konsumen dapat berjalan beriringan. Bank dapat melaksanakan kewajiban hukumnya, sementara nasabah tidak dapat dianggap bersalah hanya karena rekeningnya dikenakan tindakan pengamanan dalam proses penyelidikan.