Jakarta - Bima Arya Sugiarto, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, menegaskan bahwa kemampuan untuk memahami dan memimpin perubahan adalah kunci bagi para pemimpin untuk menghadapi tantangan zaman. Dalam situasi global yang berubah dengan cepat, setiap pemimpin dituntut tidak hanya untuk beradaptasi, tetapi juga untuk dapat mengantisipasi serta mengarahkan perubahan yang terjadi.
"Banyak pemimpin mencapai puncak karier bukan karena sekadar mengikuti perubahan, melainkan karena mampu memimpin perubahan. Kuncinya adalah mampu membaca tanda-tanda zaman dan melihat arah masa depan. Mereka yang mampu memimpin perubahan akan menjadi pemenang," ungkap Bima saat menjadi pembicara di acara Advanced Leadership Programme (ALDP) 2026 yang bertema 'Strategic Leadership for Innovative Growth' di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (21/7/2026).
Perubahan Global dan Tantangan di Indonesia
Bima menjelaskan bahwa percepatan perubahan global ditandai dengan pergeseran konstelasi geopolitik, munculnya kekuatan baru, serta perkembangan teknologi yang pesat, terutama dalam bidang kecerdasan buatan. Hal ini memunculkan kebutuhan akan pemimpin yang adaptif, memiliki visi jauh ke depan, dan mampu bertindak dengan tepat di tengah dinamika yang terus berubah.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia, terutama dalam memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir sekitar tahun 2040. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah sedang berupaya memaksimalkan momentum ini melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia agar Indonesia dapat menghindari risiko sebagai negara berpendapatan menengah dan mewujudkan visi untuk menjadi negara maju.
Budaya Inovasi dalam Birokrasi
Bima menegaskan bahwa perubahan yang cepat harus direspons dengan budaya inovasi di lingkungan birokrasi. Menurutnya, inovasi tidak seharusnya hanya menjadi rutinitas administratif atau sekadar mengejar penghargaan, melainkan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. "Inovasi harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat. Inovasi tidak boleh lahir hanya dari ide pemerintah, tetapi harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemimpin harus sering turun ke lapangan, mendengar aspirasi warga, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan publik," tegasnya.
Inovasi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk membangun budaya belajar, meningkatkan kemampuan kolaborasi, serta mampu menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kebijakan dan mempersiapkan regenerasi kepemimpinan. Ia menekankan bahwa pemimpin yang baik tidak hanya mampu menghasilkan perubahan, tetapi juga memastikan bahwa program-program yang telah terbukti bermanfaat dapat dilanjutkan dan disempurnakan oleh penerusnya.
ALDP 026 merupakan program kepemimpinan tingkat lanjut yang diikuti oleh peserta dari perwakilan Departemen Perdana Menteri Malaysia, berbagai kementerian, serta pemerintah daerah. Dalam acara ini, turut hadir Encik Azham, Direktur Razak School of Government, National Institute of Public Administration (INTAN) Malaysia.
