Jakarta - Yorrys Raweyai, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI dan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua, menegaskan bahwa rangkaian kekerasan yang kembali melanda Tanah Papua tidak bisa lagi dianggap sebagai peristiwa yang berulang tanpa adanya penyelesaian. Ia menilai situasi ini sebagai sinyal bagi semua pihak untuk segera mengambil tindakan yang konkret.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers setelah Rapat Pleno Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua di Gedung DPD RI. Yorrys menyoroti meningkatnya kekerasan dalam beberapa hari terakhir, termasuk insiden tewasnya seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat di Yahukimo dan kematian sejumlah Orang Asli Papua di Intan Jaya saat menjalani aktivitas sehari-hari.
Tragedi Kemanusiaan yang Harus Dihentikan
"Kami memandang setiap nyawa yang hilang di Tanah Papua adalah tragedi kemanusiaan. Kekerasan yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari rasa takut. Papua butuh kedamaian jadi kekerasan harus dihentikan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin (6/7/2026).
Yorrys juga menekankan bahwa situasi keamanan di Papua telah mempengaruhi rasa aman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penyelesaian masalah di Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga memerlukan kebijakan yang dapat menjawab akar permasalahan melalui dialog, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pembangunan yang berkeadilan.
Pansus Sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat
Sementara itu, Filep Wamafma, Wakil Ketua I Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, menjelaskan bahwa pembentukan Pansus bertujuan untuk menjalankan fungsi kelembagaan dalam mengawal berbagai persoalan strategis di Papua, khususnya yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Pansus akan mengumpulkan informasi, menyerap aspirasi masyarakat, dan merumuskan rekomendasi sebagai masukan bagi pemerintah.
"Kami tidak datang untuk mencari siapa yang paling benar atau paling salah. Kami datang untuk memastikan suara masyarakat Papua didengar dan menjadi bagian penting dalam penyusunan solusi yang komprehensif. Persoalan Papua tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akumulasi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh," kata Filep.
Eka Kristina Yeimo, Senator Papua Tengah dan Anggota Pansus Papua DPD RI, menambahkan bahwa perhatian Pansus akan difokuskan pada upaya menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Ia menegaskan bahwa semua bentuk kekerasan yang melibatkan aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun unsur sipil harus diusut secara adil sesuai dengan ketentuan hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap negara tetap terjaga.
"Kami mengajak seluruh pihak menghentikan segala bentuk kekerasan. Tidak ada kepentingan apa pun yang dapat dibenarkan apabila harus dibayar dengan hilangnya nyawa manusia. Papua membutuhkan ruang dialog, rekonsiliasi, dan kerja sama semua pihak untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan," ujarnya.
Menutup pernyataannya, Yorrys mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera. Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan Pansus Papua DPD RI dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan masyarakat serta mendorong penyelesaian persoalan Papua secara komprehensif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
