Jakarta - Mardani Ali Sera, yang menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, memberikan tanggapan terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle yang mungkin dilakukan setelah 17 Agustus. Ia menyatakan dukungannya jika Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk merekrut orang-orang baru yang memiliki kemampuan yang sesuai.
"Belum ada kabar. Intinya itu adalah hak prerogatif Presiden. Namun, sistem merit perlu menjadi pertimbangan," ungkap Mardani kepada wartawan pada Minggu (9/8/2026). Ia menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dalam pemerintahan, mengingat Presiden Prabowo menghadapi tantangan yang berat, terutama setelah beberapa survei menunjukkan bahwa kinerja pemerintah belum optimal.
Pentingnya Reformasi Birokrasi
Mardani menambahkan, "Selain itu, perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo memiliki tugas yang berat. Beberapa survei menunjukkan tingkat kepuasan publik mengalami penurunan." Ia juga mendukung langkah pemerintah untuk merekrut individu baru dalam Kabinet Merah Putih, dengan catatan bahwa prioritas harus diberikan kepada mereka yang memiliki integritas dan tidak harus berasal dari partai politik.
"Sangat baik jika ada rekrutmen orang baru, yang dikenal publik sebagai individu dengan kapasitas dan integritas. Jika perlu, bisa juga dari kalangan profesional, tidak harus dari partai. Banyak anak bangsa yang berkualitas," tambahnya.
Isu Reshuffle Kabinet
Sebelumnya, beredar kabar mengenai adanya kemungkinan reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto setelah 17 Agustus. Berbagai tokoh partai politik serta pihak Istana mulai memberikan respons terhadap isu tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, reshuffle diperkirakan akan terjadi setelah tanggal 17 Agustus 2026. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa perombakan ini bersifat kecil-kecilan, hanya untuk mengisi posisi yang saat ini kosong.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga memberikan keterangan, menyatakan bahwa jika reshuffle terjadi, prioritas akan diberikan untuk mengisi jabatan wakil menteri yang kosong. "Namun, sampai hari ini, belum ada rencana resmi untuk reshuffle Kabinet Merah Putih," jelas Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (7/8).
Ia menambahkan, "Sekali lagi, jika ada perubahan atau reshuffle, prioritasnya adalah mengisi jabatan-jabatan yang saat ini kosong karena berbagai alasan."
