Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, mengungkapkan bahwa kemajuan daerah adalah fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemajuan yang dicapai di tingkat daerah. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mendukung berbagai program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk penerapan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan penyesuaian sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
"Pasti Indonesia akan sejahtera. Kalau daerah Makmur, Indonesia makmur. Daerah maju, Indonesia maju. Jadi pada dasarnya pemerintah pusat juga konsentrasi pembangunan dimulai dari daerah, termasuk melalui berbagai program-program yang direncanakan oleh pak Presiden. Program prioritas Presiden itu juga kami dukung sepenuhnya dengan Bahasa dan pengertian yang bisa diterapkan secara efektif dan efisien di daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa (30/6/2026).
Dukungan Terhadap Program Pembangunan
Pernyataan tersebut disampaikan Buky saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang berlangsung di Provinsi Bali pada Senin (29/6). Ia mengakui bahwa pemerintah daerah merasakan dampak dari pengurangan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, Buky menegaskan bahwa situasi ini tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus dijadikan tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari potensi pendapatan dan memaksimalkan sumber daya yang ada. "Itu memang dirasakan oleh kami di daerah pengurangan dana transfer ya. Tetapi bukan berarti bahwa pembangunan tidak bisa berlanjut. Nah di sinilah justru tantangannya kita mengerti keuangan di pusat, dan kami di daerah juga akan mendorong kepala daerah agar lebih kreatif menjalankan roda pembangunan," jelasnya.
Pentingnya Pendataan Aset Daerah
Buky juga memberikan contoh langkah yang bisa diambil, yaitu melakukan pendataan ulang terhadap aset-aset milik pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, yang juga menjadi tuan rumah Rakernas ADPSI, memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai provinsi di Indonesia. Ia menilai kehadiran lebih dari 240 peserta menunjukkan dukungan terhadap Provinsi Bali dan memperkuat sinergi antardaerah dalam membahas isu-isu strategis nasional.
Menurutnya, salah satu agenda penting dalam Rakernas kali ini adalah membahas kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Provinsi Bali memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain, di mana sektor pariwisata menjadi pilar utama perekonomian daerah. "Di Bali juga punya pariwisata yang nanti kami akan bahas tentang bagaimana fiscal pusat terhadap daerah khususnya provinsi Bali. Ini mendapat perhatian karena pariwisata ini kami tidak bisa hitung, beda dengan hasil bumi dan hasil alam. Tapi secara devisa, kami penyumbang devisa kira-kira berangka di 160-170 Triliun pertahun," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kontribusi tersebut menjadi alasan agar kebijakan fiskal dari pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian. Dewa juga menambahkan bahwa Rakernas ADPSI merupakan forum strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat serta memperkuat dukungan DPRD se-Indonesia terhadap pelaksanaan program prioritas nasional.
