Jakarta - Dalam sebuah pernyataan, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa program transmigrasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal infrastruktur. Oleh karena itu, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk melakukan revitalisasi pembangunan di berbagai kawasan transmigrasi.
"Caranya dengan melakukan kolaborasi atau sinergi dengan kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan yang ada di kawasan," jelas Viva dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (30/7/2026). Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia mengikuti Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, pada Rabu (29/7/2026).
Sinergi untuk Pembangunan yang Efektif
Dalam pembekalan terakhir sebelum keberangkatan, para menteri dan wakil menteri hadir untuk memberikan materi. Sinergi dengan kementerian lain diakui sebagai langkah untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan efisiensi pembangunan di kawasan transmigrasi. Misalnya, jika terdapat sekolah yang rusak, Kementrans dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Apabila petani memerlukan alat pertanian, pupuk, atau bibit, Kementrans akan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian. "Kalau ada jalan yang rusak, bisa bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan sinergi, berbagai kendala di kawasan transmigrasi bisa dituntaskan," tambah Viva.
Viva juga mengungkapkan bahwa berbagai tantangan dalam pembangunan kawasan transmigrasi telah disampaikan oleh salah satu peserta TEP dari ITS. "Aspirasi mahasiswa yang kritis itu kita terima dengan terbuka dan segera dituntaskan," ujarnya.
Pentingnya Inovasi dan Kreasi
Wakil Menteri Viva Yoga menekankan bahwa tantangan dalam pengembangan kawasan transmigrasi tidak hanya terbatas pada aspek fisik. "Pentingnya menumbuhkan inovasi dan kreasi di sana," ujarnya. Inovasi dan kreasi dianggap krusial karena kawasan transmigrasi memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan bernilai tinggi. Namun, kurangnya pengelolaan yang efektif membuat potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, perlu ada pengelolaan yang baik dari proses penanaman, pemeliharaan, produksi, pascapanen, hingga offtaker. Jika rantai pengelolaan ini dapat terbangun, maka hasil panen dari durian, kopi, kakao, coklat, sawit, dan sumber daya alam lainnya dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memberdayakan kawasan transmigrasi ke depan, Kementrans melibatkan sepuluh perguruan tinggi terkemuka, termasuk UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, ITS, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin dalam TEP 2026. TEP 2026 merupakan kelanjutan dari TEP 2025 dan melibatkan 1.476 orang yang terdiri dari guru besar, profesor, alumni program doktoral, magister, dan sarjana.
"Misi TEP 2026 adalah menindaklanjuti hasil dari riset TEP 2025. Misi TEP 2026 melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis, praksis, terhadap temuan dari rekomendasi riset tahun lalu," tambahnya.
TEP 2026 akan disebar ke 53 kawasan transmigrasi, termasuk di Salor, Papua Selatan; Selaut, Aceh; Lunang Selaut dan Muara Takung-Kamang Baru, Sumatera Barat; Batu Betumpang, Bangka Belitung; dan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kehadiran TEP 2026 diharapkan dapat menciptakan dan membangun inovasi, kreasi, serta sistem baru dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Setelah TEP 2026, diharapkan akan ada peningkatan dalam aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. "Pertumbuhan yang ada harus memberikan nilai tambah kepada pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, di kawasan transmigrasi juga harus tercapai peningkatan mutu sumber daya manusia, penurunan kemiskinan, dan stunting," tutupnya.
