Jakarta - Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTDP) yang diketuai oleh Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan pertemuan dengan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris dan Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI), di Kantor Dewan Energi Nasional (DEN) pada Senin (6/7). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah percepatan digitalisasi birokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Luhut menyatakan bahwa digitalisasi yang dipadukan dengan penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dapat membantu integrasi di berbagai sektor dan menjadi solusi untuk berbagai permasalahan yang ada. Ia menekankan bahwa penerapan Digital Publik Infrastruktur (DPI) sebagai dasar sistem teknologi akan mempermudah akses layanan publik, dengan salah satu contoh penggunaan adalah sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Penerapan Pemerintah Digital dan AI
"Penerapan pemerintah digital yang didukung oleh AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap program prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momen, karena dengan pemerintah digital, kita bisa lebih efisien, transparan, dan mengurangi interaksi tatap muka," ungkap Luhut dalam keterangan tertulisnya. Ia juga menambahkan bahwa melalui pemerintah digital, negara dapat hadir dengan cara yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih dapat dipercaya. Ini bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi transformasi pengalaman dalam pelayanan publik.
KPTDP telah melaksanakan uji coba digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi dan sedang mempersiapkan perluasan implementasi di 42 kabupaten/kota, termasuk penambahan Kota Batam dan Provinsi Bali. Proses ini memberikan pembelajaran penting terkait percepatan dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.
Harapan Kolaborasi dengan Tony Blair
Kolaborasi dengan Tony Blair dan timnya diharapkan dapat meningkatkan penerapan AI dalam berbagai bidang seperti perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pembiayaan usaha. Selain itu, penting untuk memperkuat tata kelola AI untuk memastikan keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perlindungan data, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam hal digitalisasi, etika, dan keamanan.
Luhut menekankan fokus pada ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi masyarakat serta penyusunan peraturan presiden yang akan datang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintahan digital. Ia menegaskan bahwa AI memiliki peran penting dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan penerimaan pajak.
Sementara itu, Tony Blair memberikan apresiasi terhadap kemajuan Indonesia dalam penerapan pemerintah digital. Ia mencatat bahwa setiap negara menghadapi tantangan tersendiri dalam melaksanakan pemerintah digital, termasuk Indonesia yang memiliki populasi besar dan merupakan negara kepulauan. "Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah bagaimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki itu, di mana saya mendengar proses layanan administrasi yang dipangkas dari sebelumnya cukup lama menjadi beberapa hari saja," ujarnya.
Blair juga menambahkan bahwa pemangkasan layanan di Indonesia sudah berjalan dengan baik, mengingat kompleksitas yang dihadapi. Ia percaya bahwa dengan kolaborasi dari berbagai pihak, digitalisasi dapat dilaksanakan dengan efektif.
Di sisi lain, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyatakan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan dan tata kelola data pembangunan sangat penting, didukung oleh pemanfaatan Digital Publik Infrastruktur (DPI) yang menjadi tulang punggung layanan pemerintah. DPI mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang harus dijaga sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
Transformasi digital dalam perlindungan sosial bertujuan untuk mengintegrasikan Identitas Digital, pertukaran data tepercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu alur layanan yang terpadu. Upaya ini tidak hanya untuk mendigitalkan proses yang sudah ada, tetapi juga untuk merancang ulang penyampaian layanan agar lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Rini menekankan bahwa usaha yang dilakukan oleh banyak pihak bukan hanya sekadar digitalisasi bantuan sosial, tetapi juga sebagai dasar bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dan berpusat pada warga. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa pembelajaran ini diimplementasikan secara nasional dengan kebijakan yang tepat, tata kelola yang efektif, dan kolaborasi kelembagaan yang kuat, serta didukung oleh strategi dan lembaga yang berkomitmen untuk menjamin keberlanjutan transformasi digital.
"Kami sangat menyambut baik keterlibatan mitra global, termasuk TBI, dalam upaya tersebut. Kepemimpinan Anda yang telah lama teruji dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia. Dukungan Anda selama ini terhadap transformasi digital Indonesia akan sangat berharga," tutup Rini Widyantini.
