Jakarta - Dua peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) yang mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) di bawah program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dilaporkan meninggal dunia. Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan pelatihan militer dalam program ini, menilai bahwa kematian kedua peserta tersebut menunjukkan ketidakcocokan penerapan pendidikan militer bagi warga sipil.
"Kematian keduanya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk warga sipil. Apalagi, tidak ada hubungan sama sekali antara profesionalisme kerja menjalankan tugas koperasi dengan pelatihan militer," ungkap Koalisi Masyarakat Sipil.
Penilaian Terhadap Program Pelatihan
Koalisi ini juga mengkritik program SPPI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) bekerja sama dengan TNI. Mereka menilai keterlibatan TNI dalam program ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang TNI.
"Secara umum, kami mengkritik keras pelibatan TNI yang terlalu jauh dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih, yang tidak hanya bertentangan dengan UU TNI terkait operasi selain perang, lebih dari itu proyeksi koperasi memang seharusnya dilaksanakan melalui manajemen profesional dan modern," tambah mereka.
Desakan untuk Investigasi dan Penegakan Hukum
Koalisi Masyarakat Sipil menilai kebijakan ini tidak tepat karena telah menyebabkan korban jiwa. Mereka berpendapat bahwa pelibatan TNI merusak esensi dari sistem perkoperasian yang seharusnya dijalankan berdasarkan kebutuhan anggota. "Koalisi menilai, program Koperasi Desa Merah Putih sudah cacat sedari awal. Terlebih program ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan yang serba militer," jelas mereka.
Atas insiden meninggalnya dua peserta pelatihan, Koalisi Sipil mendesak agar dilakukan investigasi dan penegakan hukum. Mereka menuntut agar pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas hilangnya nyawa peserta di bawah kendali panitia penyelenggara.
"Sudah semestinya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ditinjau ulang untuk dihentikan mengingat banyak masalah yang timbul akibat dua program itu. Selain itu, pelatihan dasar kemiliteran di program Koperasi Desa Merah Putih sudah seharusnya dihentikan termasuk agenda-agenda militerisasi sipil lainnya," tegas mereka.
Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari berbagai lembaga, termasuk DE JURE, IMPARSIAL, CENTRA Initiative, Raksha Initiative, HRWG, Indonesia Risk Center, dan SETARA Institute.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memberikan tanggapan terkait peristiwa ini. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan langkah mitigasi dan evaluasi terhadap kejadian tersebut. "Ya apa mitigasinya, tentu berbeda antara program Koperasi Merah Putih-nya, kemudian penyediaan sumber daya untuk mengelola itu," kata Juri.
Juri menegaskan bahwa peristiwa ini akan ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun tidak akan menghentikan jalannya program yang sedang berlangsung. "Dan tentu hal terkait dengan peristiwa atau kejadian-kejadian seperti itu, ya, akan ditangani sebaik-baiknya dan tentu dipisahkan dari kegiatan atau kelanjutan dari program ini," ujarnya.
Ia memastikan bahwa program Koperasi Merah Putih akan tetap dilanjutkan sesuai rencana pemerintah. "Jadi program Koperasi Merah Putih tentu tetap berlanjut. Sukses semuanya," ucapnya.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengungkapkan bahwa kedua peserta yang meninggal adalah Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Anisa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026 dan telah mendapatkan perawatan medis sebelum dirujuk ke rumah sakit. Sementara itu, Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026 dan langsung dirujuk ke rumah sakit.
