Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, telah mengeluarkan surat edaran yang meminta kepada kepala daerah untuk memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah. Dalam surat bernomor 400.2.7/4657/SJ tersebut, ia mengajak gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyiapkan lokasi-lokasi strategis serta ruang publik yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan nobar pertandingan Piala Dunia 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026, serta penandatanganan surat edaran bersama dan penyerahan sampul peringatan sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, pada hari ini.
"Saya sudah membuat surat edaran untuk menjadi landasan rekan-rekan kepala daerah untuk membuat kebijakan, membuat turunannya, edaran kepada camat, kepala desa untuk membuat nonton bareng, ini lumayan dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli," jelas Tito dalam keterangan tertulisnya.
Dukungan untuk Pelaksanaan Nobar
Dalam surat yang dikeluarkan pada 14 Juni 2026 tersebut, Mendagri juga mengimbau agar kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan nobar Piala Dunia. Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana, pengaturan lalu lintas, kebersihan, serta dukungan teknis lainnya.
Selain itu, surat tersebut menekankan perlunya koordinasi antara kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung. "Piala Dunia ini momentum bagi kita, pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah untuk memberikan hiburan sehat bagi masyarakat," ujarnya.
Harapan untuk Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Tito berharap partisipasi masyarakat, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta komunitas kepemudaan dapat berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal. Melalui surat edaran ini, ia juga mengajak pemerintah daerah untuk melakukan publikasi dan sosialisasi agar kegiatan nobar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Ini momentum juga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat sistem ekonomi jadi bergerak. Kalau ada nobar otomatis masyarakat kumpul, di situ ada dorongan untuk UMKM bergerak," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Tubagus Fiki Chikara Satari, memberikan apresiasi terhadap upaya Mendagri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan nobar. Berdasarkan simulasi dampak ekonomi yang ia lakukan, estimasi nilai yang dihasilkan dapat mencapai Rp 2,34 triliun atau sekitar Rp 46,91 miliar per malam. Angka tersebut diperoleh jika nobar dilaksanakan di 5.864 venue aktif, selama 50 malam efektif, dan melibatkan rata-rata empat UMKM per venue. "Kalau semuanya aktif ini semuanya akan luar biasa," tutup Fiki.
