Pemerintah Indonesia berencana untuk memberikan insentif tambahan guna menjaga momentum ekonomi pada kuartal II-2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa paket stimulus ini akan diumumkan dan mulai diterapkan dalam waktu dekat.
“Dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian yang tidak lama lagi akan diumumkan. Ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan,” ujar Purbaya di Istana Negara, dalam siaran langsung di Youtube, Selasa (5/5/2026).
Strategi Memperkuat Ekonomi
Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap kuat, dengan koordinasi yang erat bersama bank sentral untuk memastikan likuiditas di pasar keuangan tetap terjaga. Selain stimulus fiskal, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk memperkuat nilai tukar rupiah, salah satunya melalui penerbitan surat utang di pasar China, yang dikenal sebagai panda bond, dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif.
Menurut Purbaya, penerbitan obligasi tersebut akan membantu dalam diversifikasi sumber pembiayaan negara, sehingga ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dapat dikurangi. “Dengan diversifikasi ini, ke depan struktur pembiayaan kita akan lebih sehat,” tambahnya.
Ia juga menilai prospek ekonomi Indonesia masih solid meskipun ada dinamika global yang terjadi. Purbaya meminta pelaku pasar dan masyarakat untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap gejolak yang ada.
Pesan Presiden dan Bantalan Fiskal
Purbaya juga menyampaikan pesan dari Presiden yang menekankan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap aman. “Pesannya jelas, kondisi keuangan negara cukup kuat. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan serangkaian bantalan fiskal pada kuartal II-2026 untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap berada pada jalur target. Beberapa langkah yang diambil antara lain adalah gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) dan percepatan penyaluran bantuan sosial serta stimulus untuk sektor riil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan fiskal tahun ini diarahkan sebagai penopang di tengah ketidakpastian global sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,4%. Salah satu instrumen yang segera diluncurkan adalah pencairan gaji ke-13 ASN dengan alokasi sekitar Rp55 triliun, yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga pada pertengahan tahun.
“Antara lain gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026 targetnya sebesar Rp55 triliun. Kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat,” kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/5/2026).
Pada saat bersamaan, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan pangan untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat dari April hingga Juni, sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di tengah tekanan harga pangan dan fluktuasi ekonomi global. “Belanja negara akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menjadi buffer terhadap gejolak eksternal,” ungkap Airlangga.
Pemerintah juga mempertahankan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 yang mencapai Rp356,8 triliun, yang dianggap penting untuk menjaga stabilitas harga energi domestik agar tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha.
Di sektor pembangunan, pemerintah mendorong percepatan program perumahan dan pendidikan. Revitalisasi sekolah dialokasikan Rp13,4 triliun, sementara program pembangunan 3 juta rumah melalui skema FLPP mendapatkan alokasi Rp37,1 triliun. Dukungan tambahan juga diberikan melalui bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar Rp8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon Rp34,8 triliun.
Selain mengandalkan belanja, pemerintah juga menyiapkan langkah efisiensi dan reformasi kebijakan. Implementasi campuran biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026 diperkirakan dapat menghemat impor solar hingga Rp48 triliun. Di sisi lain, percepatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) terus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
“Nah, implementasi B50 di bulan per 1 Juli nanti dan akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian di solar sebesar Rp48 triliun,” harapnya.
Dalam rapat Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, sejumlah relaksasi juga disiapkan. Tarif bea masuk LPG direncanakan diturunkan dari 5% menjadi 0%, termasuk untuk bahan baku plastik dalam periode enam bulan. Pemerintah juga membuka ruang reformasi perizinan impor, penyesuaian persetujuan teknis (pertek), hingga evaluasi standar SNI untuk bahan baku impor.
Langkah lain mencakup standarisasi biaya konsultasi teknis perizinan bangunan serta penyederhanaan proses perizinan melalui sistem OSS dan BKPM. Paket kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus mempercepat investasi.
