Letnan Jenderal TNI Suharyanto, yang menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menginformasikan bahwa wilayah Sumatera kini berada dalam tahap pemulihan setelah mengalami bencana beberapa waktu lalu. Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan hunian bagi masyarakat yang terdampak.
Dalam sebuah siaran pers, Suharyanto melaporkan bahwa dia telah melakukan peninjauan langsung terhadap kemajuan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Sumatera, yang kini telah memasuki bulan ketujuh. Dalam peninjauan tersebut, ia menyatakan bahwa tidak ada lagi provinsi di Sumatera yang berstatus tanggap darurat, meskipun beberapa kabupaten dan kota masih menetapkan status transisi dari darurat menuju pemulihan.
Komitmen Pemerintah dalam Penyediaan Hunian
Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Pemerintah pusat bersama dengan DPR telah mengalokasikan dana sebesar Rp 100,1 triliun untuk pemulihan pasca bencana di Sumatera, yang akan digunakan selama tiga tahun ke depan, yaitu dari 2026 hingga 2028.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencakup perbaikan infrastruktur, rehabilitasi rumah yang rusak, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi dan pemulihan lingkungan. Suharyanto menyatakan, "Artinya kementerian yang selama ini menunggu, sekarang sudah mulai bisa bekerja lagi."
Penggunaan Dana Siap Pakai dan Progres Pembangunan
Anggaran yang disebutkan tidak termasuk dalam dana kebencanaan yang dikelola oleh BNPB melalui skema Dana Siap Pakai (DSP). Sejak awal masa tanggap darurat, BNPB telah menerima sekitar Rp 4 triliun untuk memenuhi berbagai kebutuhan penanganan bencana di tanah air.
Suharyanto menjelaskan bahwa DSP dialokasikan untuk berbagai tugas BNPB, termasuk penyediaan logistik, pembangunan huntara, pembangunan huntap mandiri, Dana Tunggu Hunian, serta dana stimulan untuk rumah yang rusak ringan hingga sedang. "Kami memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, pengawasan distribusi bantuan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga," tambahnya.
Memasuki bulan ketujuh pasca bencana, BNPB telah menyelesaikan pembangunan huntara di berbagai lokasi dan kini fokus pada pembangunan huntap. Target pembangunan huntara ditetapkan lebih dari 20.000 unit, di mana Suharyanto menyatakan, "Kami sudah menyelesaikan 99,9% pembangunan huntara. Yang masih dalam progres, menurut data yang kami punya, adalah huntara untuk warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan atau yang statusnya menyewa."
Selain itu, BNPB juga tengah membangun huntap mandiri atau insitu, dengan saat ini telah mulai membangun sekitar 900 rumah. Target pembangunan huntap, baik yang mandiri maupun komunal, mencapai 39.000 unit. Suharyanto menambahkan bahwa BNPB terus menjalankan program pendukung lainnya, termasuk program dana stimulan untuk perbaikan rumah rusak yang telah disalurkan dalam tiga tahap di Aceh Tamiang dan dua tahap di Aceh Utara.
Untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 1,8 juta per tiga bulan, telah diberikan kepada ribuan kepala keluarga dan akan berlanjut hingga enam bulan. Berbagai program logistik, pemulihan ekonomi, dan pendukung lainnya juga terus dilaksanakan. "Kita memang banyak kekurangan, kelemahan. Saya sebagai Kepala BNPB mengakui itu. Tetapi kami punya tekad memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu dan berusaha membantu masyarakat," tutupnya.
