Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 7 April 2026. Dalam rapat tersebut, ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, yang direncanakan akan selesai pada bulan Mei tahun ini.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pernyataannya setelah rapat, mengungkapkan bahwa pemerintah sudah memulai pembangunan di 100 titik lokasi, yang terdiri dari 65 lokasi pada tahap pertama dan 35 lokasi pada tahap kedua. "Semua diperkirakan akhir bulan Mei (2026) selesai," kata Sakti. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
Sakti menekankan bahwa penting untuk memastikan bahwa masyarakat di Kampung Nelayan mendapatkan dukungan yang memadai. Hal ini menjadi salah satu agenda utama dalam diskusi dengan Presiden Prabowo. Di samping itu, ia mengungkapkan bahwa rencana untuk pembangunan lanjutan sebanyak 1.000 Kampung Nelayan juga sudah disiapkan dan akan dilaksanakan secara paralel pada tahun 2026, dengan fokus utama pada wilayah Indonesia Timur.
"Program tersebut akan difokuskan pada wilayah Indonesia Timur. Yang seribu berikut di tahun 2026 secara paralel kita akan kerjakan dan fokusnya adalah ke Indonesia Timur," jelasnya. Sakti juga membahas rencana kerja sama pengadaan kapal dengan Pemerintah Inggris yang saat ini sedang dalam tahap koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Persiapan semuanya, seperti galangan kapal di Indonesia ada berapa, yang sanggup, yang sesuai. Itu semua kita sedang analisis bersama. Mudah-mudahan nanti segera bisa cepat. Karena targetnya dua tahun harus sudah jadi," tambahnya.
Agenda Sebelumnya dan Fokus Pada Perumahan Rakyat
Sebelumnya, pada 6 April 2026, Presiden Prabowo juga memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka untuk membahas percepatan program perumahan rakyat secara nasional. Dalam konteks ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses terhadap hunian yang layak melalui berbagai langkah strategis, termasuk program bedah rumah.
"Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu di antaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, bedah rumah rakyat,"ungkap Ara. Ia menambahkan bahwa tahun ini, pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 400 ribu rumah di seluruh Indonesia.
Program tersebut dianggap sangat signifikan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian secara lebih adil di berbagai daerah. Ara menjelaskan bahwa lahan-lahan negara, termasuk yang dikelola oleh BUMN, akan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun yang ditujukan bagi masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah.
"Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi," kata Ara, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam program-program pembangunan ini.
Dengan semua langkah ini, pemerintah berharap dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan merata di seluruh pelosok negeri, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian lebih.
