Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan dua skema untuk menangani masalah guru non-aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Agama. Salah satu langkah yang diambil adalah memprioritaskan 18.000 guru honorer untuk formasi ASN yang akan datang.
"Guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," jelas Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada Selasa (30/6/2026).
Diskusi Bersama Pimpinan DPR
Nasaruddin menambahkan bahwa skema ini telah dibahas dengan pimpinan DPR RI dan beberapa menteri. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari Komisi VIII DPR.
"Tetapi alhamdulillah tadi pagi kita sudah menyuarakan seperti juga apa yang sering kita bicarakan di Komisi 8 ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh Bapak Ibu Komisi 8 ini," tuturnya. "Informasi yang kita diskusikan bersama beberapa waktu yang lalu juga sudah didengar oleh pimpinan DPR kita dan termasuk solusi-solusi yang kita tawarkan," tambahnya.
Usulan Insentif untuk Guru Madrasah Non-ASN
Nasaruddin juga menjelaskan mengenai usulan Kemenag untuk memberikan insentif tambahan sebesar Rp 1,5 juta bagi guru madrasah yang berstatus non-ASN. Usulan ini sebelumnya juga telah dibahas dalam rapat Kemenag bersama Komisi VIII DPR RI.
"Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp 1,5 juta ya," ungkapnya.
