Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan mengenai pendanaan untuk program Koperasi Desa (Kopdes). Dalam sebuah media briefing di Jakarta, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program tersebut.
Purbaya menjelaskan bahwa dana untuk program Koperasi Desa akan diambil dari alokasi anggaran yang sudah tersedia namun belum sepenuhnya digunakan, termasuk melalui skema pembiayaan dari bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). "Itu sebagian dari dana Kopdesnya belum terpakai. Kita masukin situ dulu, jadi enggak ada tambahan dana baru ke APBN. Enggak ada tambahan, sudah dialokasikan di situ," ujarnya pada Senin, 11 Mei 2026.
Pembiayaan Program Koperasi Desa
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa skema pembiayaan untuk program Koperasi Desa Merah Putih telah disiapkan, termasuk untuk kebutuhan gaji pegawai. Namun, ia mengakui tidak menerima laporan rinci sebelumnya dari pihak internal kementeriannya. "Rupanya anak buah saya sudah rapat sama mereka. Tapi nggak pernah laporan. Jadi ya sudah, sudah tanda tangan itu. Jadi, karena pembiayaan clear," tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut diambil dari dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pembentukan Kopdes Merah Putih, yang belum sepenuhnya terealisasi karena proses pembentukan koperasi yang belum selesai. "Kita akan alokasikan dari beberapa kementerian/lembaga terkait. Gini, itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan berapa. Itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara," jelasnya.
Efisiensi Anggaran di Tengah Tantangan Eksternal
Mengenai penugasan pegawai, Purbaya mengakui bahwa ia belum mengetahui detail mengenai hal tersebut. "Enggak tahu. Saya belum diskusi tentang itu, jadi saya enggak tahu. Nanti salah ngomong,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran untuk menjaga defisit APBN agar tidak melebihi 3 persen. Ia menyatakan bahwa program-program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, tidak akan terpengaruh oleh penghematan anggaran.
Prasetyo menekankan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan penggunaan anggaran di berbagai kegiatan, sehingga beberapa belanja negara yang tidak mendesak dapat ditunda. "Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa realokasi anggaran bukan hanya disebabkan oleh konflik yang terjadi, melainkan juga untuk memastikan bahwa program-program yang produktif dan berdampak bagi masyarakat tetap diutamakan. "Jadi kita sisir ulang, mana yang sekiranya tidak produktif atau kurang produktif, mana yang bisa ditunda," tutupnya.
