Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencananya untuk mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi, atau bond stabilization fund, sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pasar surat utang negara. Langkah ini direncanakan akan dilaksanakan pada Kamis, 7 Mei 2026, dan bertujuan untuk membeli kembali Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder ketika investor melepas kepemilikannya.
Tujuan dan Mekanisme Dana Stabilitas
Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut telah disiapkan untuk menjaga agar imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tetap stabil dan mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. "Di pemerintah, saya punya bond stabilization fund sendiri yang ada beberapa pihak. Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara," ungkapnya.
Menurutnya, skema dana stabilisasi obligasi ini sebenarnya sudah ada di Kementerian Keuangan sejak lama, namun belum pernah diaktifkan. "Bukan hal yang baru, tapi nggak pernah dijalani. Artinya, ada, tapi mati. Saya mau hidupkan saja," tambah Purbaya.
Pengaruh Terhadap Investor dan Pasar Keuangan
Purbaya juga menekankan bahwa langkah buyback SBN ini bertujuan untuk melindungi investor asing yang memiliki surat utang pemerintah dari kerugian modal akibat kenaikan yield yang terlalu tinggi. Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam menjaga stabilitas pasar keuangan, Purbaya menyatakan bahwa kerangka dana stabilisasi obligasi versi Kementerian Keuangan berbeda dengan Bond Stabilization Framework (BSF) yang dimiliki oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Dia mencatat bahwa meskipun saat ini imbal hasil surat utang negara masih berada di sekitar asumsi makro APBN 2026 sebesar 6,7 persen, kenaikan yield SBN terjadi dengan cepat dalam beberapa bulan terakhir. "Dalam beberapa bulan terakhir, dari Januari, yield-nya naik kencang. Waktu saya injeksi uang (ke perbankan), (imbal hasil) sempat 5,9 persen. (Tapi) naik terus dari 6,1 persen, sekarang 6,7 persen," jelasnya.
Terkait sumber pendanaan untuk langkah ini, Purbaya menyatakan bahwa anggaran dapat berasal dari berbagai pos keuangan pemerintah, meskipun ia belum merinci sumber spesifik yang akan digunakan. Ia juga belum mengungkapkan besaran atau skema buyback obligasi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. "Saya akan coba bantu rupiah dengan cara saya sendiri," tuturnya.
