Jakarta - Tri Tito Karnavian, yang menjabat sebagai Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, mengajak untuk memperkuat transformasi Posyandu guna mendukung pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan lebih efektif di masyarakat. Transformasi ini bertujuan untuk memperluas peran Posyandu, yang sebelumnya terfokus pada pelayanan kesehatan, menjadi lembaga yang juga mendukung berbagai jenis pelayanan dasar.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tri Tito saat membuka acara Posyandu Menyapa dengan tema Transformasi Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara virtual pada hari ini. "Posyandu sudah bertransformasi. Tidak hanya satu pelayanan, tapi juga menjadi enam pelayanan minimal. Tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita telah menjadi pelopor bagi perubahan ini," ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Peraturan dan Ruang Lingkup Transformasi
Tri Tito menjelaskan bahwa transformasi Posyandu sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024, yang menempatkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat desa atau kelurahan dengan posisi yang semakin strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Enam bidang SPM yang didukung melalui transformasi ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
Menurutnya, perluasan peran Posyandu ini merupakan kesempatan untuk memperkuat pelayanan dasar dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat. "Posyandu Menyapa ini sebagai ruang kepada kita semua untuk berkomunikasi yang tentunya komunikasi ini tidak hanya satu arah, tapi juga dua arah. Dari Tim Pembina Pusat maupun ke seluruh Indonesia, sehingga kita akan mendapatkan banyak hal melalui pembinaan, konsultasi, berbagi pengalaman, praktik yang baik penyelenggaraan Posyandu di seluruh Indonesia," tambah Tri Tito.
Kolaborasi dan Registrasi Posyandu
Dia menekankan pentingnya komunikasi dua arah untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat sinergi dalam pembinaan. Selain itu, Tri Tito juga mendorong agar seluruh Posyandu di Indonesia melakukan registrasi sebagai langkah untuk memetakan kondisi dan perkembangan mereka. Data ini diperlukan untuk mengidentifikasi Posyandu yang telah memberikan dukungan terhadap enam bidang SPM, sekaligus menjadi dasar untuk menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Tri Tito menegaskan bahwa keberhasilan transformasi Posyandu tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Posyandu adalah milik masyarakat, sehingga penguatan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, kader, pengurus Posyandu, serta seluruh pemangku kepentingan. Dia berharap Posyandu Menyapa dapat membangun jejaring Posyandu nasional yang kuat, di mana inovasi dan praktik baik dari satu daerah dapat dibagikan dan dikembangkan di daerah lain sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Di akhir pernyataannya, Tri Tito menyampaikan apresiasi kepada seluruh Tim Pembina Posyandu dan jajaran pemerintah daerah yang telah berkomitmen untuk memperkuat Posyandu. Dia berharap upaya ini akan menjadikan Posyandu semakin kuat dalam aspek kelembagaan dan tata kelola, serta semakin bermanfaat dan dekat dengan masyarakat dalam mendukung pelayanan dasar. "Target yang kita harapkan adalah adanya registrasi dari setiap Posyandu yang ada di seluruh Indonesia. Agar kita bisa paham dan memetakan lembaga-lembaga Posyandu mana yang sudah menjalankan enam SPM," tutupnya.
