Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Keamanan Papua, Yorrys Raweyai, melakukan kunjungan untuk menanggapi laporan dari masyarakat mengenai kondisi pengungsi yang terdampak konflik di Puncak, Papua Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Yorrys mengunjungi tiga lokasi pengungsian dan menerima keluhan dari ratusan pengungsi yang kehilangan pekerjaan serta mata pencaharian mereka akibat konflik yang melanda daerah tempat tinggal mereka.
Para pengungsi yang berasal dari Distrik Yugumuak, Oneri, Agandugume, dan Lambewi mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam bertani dan berkebun, serta anak-anak mereka tidak dapat mengakses pendidikan yang layak. Yorrys menyatakan, "Mereka kehilangan mata pencaharian, kesempatan untuk bertani dan berkebun, serta anak-anak mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak akibat daerah tempat tinggal mereka yang sedang dilanda konflik," dalam keterangan tertulisnya pada Senin (3/8/2026).
Harapan untuk Kembali ke Daerah Asal
Yorrys juga menambahkan bahwa para pengungsi ingin kembali ke tempat tinggal mereka, tetapi merasa harapan tersebut sulit dicapai selama konflik masih berlangsung. Penambahan jumlah pasukan non-organik di wilayah tersebut menambah trauma bagi masyarakat yang sudah mengalami ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang berkepanjangan.
Kunjungan ini juga merupakan bagian dari tugas reses DPD, di mana Yorrys berupaya menginventarisir masalah yang dihadapi di Papua. Ia menyatakan bahwa Pansus DPD akan mengumpulkan fakta dan realita yang ditemukan di lapangan untuk dijadikan bahan dalam merumuskan kinerja Pansus setelah masa reses berakhir. Dalam kesempatan itu, Yorrys memberikan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih hidup dalam kondisi terbatas di lokasi pengungsian.
Kondisi Pengungsi yang Memprihatinkan
Para pengungsi mengeluhkan bahwa selama berada di lokasi pengungsian, mereka belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yorrys menyampaikan, "Selama dalam pengungsian, mereka tidak pernah memperoleh kunjungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Mereka, bahkan, juga tidak pernah mendapatkan bantuan makanan maupun pakaian."
Yorrys memastikan bahwa Pansus DPD akan mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi dari para pengungsi yang terdampak konflik. Ia menegaskan, "Kami tidak hanya melihat persoalan dari aspek keamanan, tetapi juga menempatkan perlindungan masyarakat sipil, pemenuhan hak-hak dasar, serta pemulihan kehidupan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian konflik Papua." Masyarakat membutuhkan kepastian untuk hidup dengan aman, mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka.
Pansus Papua DPD berkomitmen untuk mendorong lahirnya rekomendasi yang dapat menjawab akar permasalahan konflik melalui penguatan perlindungan masyarakat sipil, pemulihan layanan dasar, penanganan pengungsi, penegakan hukum yang adil, serta pembangunan dialog konstruktif antara semua pemangku kepentingan.
