Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan adanya ketidakakuratan data mengenai penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan setelah rapat koordinasi terbatas tingkat menteri yang membahas penyelenggaraan program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026).
“Kalau nggak sekitar enam juta, kita sisir itu,” ungkap Sudaryono. Ia menjelaskan bahwa banyak kasus data ganda yang terjadi dalam program MBG. Contohnya, siswa SMP/MTs terdaftar sebagai penerima manfaat di dua instansi yang berbeda, yaitu Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sinkronisasi Data Penerima Manfaat
Sudaryono menekankan pentingnya rakortas tersebut sebagai langkah untuk menyinkronkan data penerima manfaat MBG dari berbagai instansi terkait. “Kita saling ngobrol sehingga betul-betul tidak ada dobel identitas. Jangan sampai ada yang dobel,” tegasnya.
Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Selain memperbaiki data penerima manfaat MBG, Sudaryono juga menyatakan bahwa BGN siap mengoperasikan 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Ia menjelaskan bahwa SPPG tersebut akan menyasar kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. “Dari data overlay (pemadanan) tadi ada sekitar 1.700 data atau dapur yang sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali,” jelas Sudaryono.
