Presiden Prabowo Subianto memberikan kritik tajam terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki banyak anak perusahaan. Ia menekankan bahwa BUMN seharusnya menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan direksi atau komisaris.
Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026), Prabowo menyatakan, "BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa."
Jumlah BUMN yang Mencengangkan
Ketika mendirikan Danantara, Prabowo menemukan fakta mengejutkan bahwa terdapat 1.074 BUMN, jauh lebih banyak dibandingkan perkiraannya yang hanya sekitar 300 hingga 400 BUMN. Ia mengungkapkan bahwa banyak BUMN yang beroperasi tanpa tanggung jawab dan tidak menghormati keberadaan pemerintah.
Prabowo mengusulkan, "Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin." Ia meminta masukan dari anggota parlemen terkait rencana ini dan menginginkan adanya amnesti khusus bagi oknum BUMN yang mengakui kesalahan dan ingin memperbaiki diri.
Kinerja BUMN yang Memprihatinkan
Presiden menyoroti banyaknya BUMN yang tidak produktif dan melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan keuntungan yang tidak nyata. Ia menegaskan bahwa kinerja negatif BUMN berdampak besar terhadap pasar internasional, dengan mengatakan, "Rugi terus laporannya untung. Ngarang saja itu, untungnya itu." Prabowo menekankan pentingnya menghilangkan praktik-praktik yang merugikan ini, terutama karena banyak perusahaan asing yang bekerja sama dengan BUMN.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar tindakan tegas dapat diambil untuk memperbaiki kondisi BUMN dan memastikan bahwa mereka beroperasi untuk kepentingan rakyat.
