MEDAN, KOMPAS.com – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyampaikan kritik yang tajam terhadap pelayanan kesehatan di wilayahnya. Ia mengimbau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengambil tindakan tegas terhadap rumah sakit yang masih menolak pasien, terutama di tengah upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Bobby mengungkapkan bahwa masih banyak keluhan dari masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak berobat. Salah satu penyebabnya adalah pengurangan jenis layanan tertentu yang mengakibatkan penolakan pasien oleh rumah sakit. "Masih banyak masyarakat yang kesulitan berobat atau tidak diterima di rumah sakit. Karena itu, Probis (Program Berobat Gratis) menjadi program utama, seiring capaian UHC di Sumut yang berhasil diwujudkan dalam waktu sekitar tujuh bulan sehingga masyarakat berobat cukup dengan menunjukkan KTP,” jelas Bobby dalam keterangan tertulisnya.
Kualitas Layanan Harus Sejalan dengan Jumlah Peserta
Dalam pertemuan dengan jajaran direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Kantor Gubernur Sumut, Bobby menekankan bahwa peningkatan jumlah peserta BPJS harus diimbangi dengan kualitas layanan yang setara. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan berbeda terhadap masyarakat yang menggunakan jaminan kesehatan pemerintah. "Jika masih ada penolakan dari rumah sakit, diharapkan BPJS Kesehatan dapat memberikan sanksi tegas. Pemerintah Provinsi juga siap mendukung percepatan aktivasi kepesertaan agar manfaat layanan dapat dirasakan secara merata," tuturnya.
Bobby, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Medan, menambahkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab utama negara. Melalui kolaborasi dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), ia berharap berbagai kendala di lapangan dapat segera teratasi. "Kami apresiasi dukungan dari semua pihak dalam memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Utara. Khususnya BPJS Kesehatan, mengingat ini menjadi urusan wajib bagi pemerintah kepada masyarakat,” imbuhnya.
Pentingnya Sinergi Anggaran Daerah
Selain mengkritik kinerja rumah sakit, Bobby juga berencana meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk lebih teliti dalam mengalokasikan anggaran kesehatan. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar layanan kesehatan tetap optimal meskipun ada keterbatasan anggaran. "Dengan begitu, anggaran yang terbatas di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mendukung layanan ini," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan apresiasi atas pencapaian UHC di Sumatera Utara yang berhasil direalisasikan dalam waktu singkat. BPJS Kesehatan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program-program strategis daerah, termasuk Program Berobat Gratis (Probis).
