PT Brantas Abipraya (Persero) telah menyelesaikan pembangunan 238 unit Hunian Danantara (huntara) untuk masyarakat yang terkena dampak banjir di Provinsi Aceh. Pembangunan ini terdiri dari 92 unit yang berlokasi di Kabupaten Aceh Tamiang dan 146 unit di Kabupaten Pidie, sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Peninjauan Proyek oleh Komisi VI DPR RI
Pembangunan huntara di Aceh Tamiang menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi oleh Komisi VI DPR RI dalam rangka kunjungan kerja reses ke Provinsi Aceh pada Selasa, 22 Juli 2026. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk mengevaluasi kesiapan fasilitas, kualitas bangunan, serta pelaksanaan proyek yang melibatkan badan usaha milik negara (BUMN).
Dukungan Terhadap Pemulihan Pasca-Bencana
Direktur Operasi I PT Brantas Abipraya, Muhammad Toha Fauzi, menyatakan bahwa pembangunan huntara merupakan bentuk dukungan perusahaan dalam mempercepat penanganan masyarakat yang terdampak bencana. “Brantas Abipraya mendukung setiap program strategis pemerintah, baik dalam percepatan pembangunan infrastruktur maupun penanganan kebencanaan. Melalui penyediaan Huntara bagi masyarakat terdampak banjir serta partisipasi dalam pembangunan infrastruktur konektivitas, ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujarnya pada Kamis, 23 Juli 2026.
Toha juga menjelaskan bahwa pembangunan huntara di Aceh merupakan hasil kolaborasi antara Danantara Indonesia, BP BUMN, pemerintah daerah, dan BUMN karya untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Proyek ini dikerjakan dengan mengutamakan mutu dan penyelesaian tepat waktu. Selain menyelesaikan 92 unit huntara di Aceh Tamiang, Brantas Abipraya juga telah merampungkan 146 unit di Kabupaten Pidie. Ia menegaskan bahwa perusahaan akan terus mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal penanganan kebencanaan.
“Kami percaya bahwa setiap karya yang dihasilkan harus mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya memajukan infrastruktur Indonesia demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Toha.
