Destry Damayanti, calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI), akan menghadapi tantangan signifikan terkait tekanan terhadap rupiah jika dia terpilih. Josua Pardede, Chief Economist Permata Bank, menekankan bahwa Destry perlu menjaga stabilitas nilai tukar sambil memastikan kebijakan moneter tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan Moneter yang Berlanjut
Josua memperkirakan bahwa kebijakan moneter BI di bawah kepemimpinan Destry tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Sebagai Deputi Gubernur Senior BI saat ini, Destry diharapkan akan melanjutkan kebijakan yang ada dengan fokus pada stabilitas rupiah sebagai prioritas utama. “Berdasarkan materi yang tersedia, kami melihat kemungkinan terbesar adalah kesinambungan kebijakan, bukan perubahan arah yang drastis,” ungkap Josua dalam sebuah acara media virtual.
Josua juga memprediksi bahwa BI-Rate akan tetap berada di level 5,75 persen hingga akhir 2026, bahkan mungkin sepanjang 2027. Meskipun inflasi pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,88 persen, dia menilai bahwa ruang untuk penurunan suku bunga masih belum aman, mengingat tekanan terhadap rupiah dan kondisi eksternal yang masih besar.
Faktor Penentu Stabilitas Rupiah
Josua memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah akan berada di kisaran Rp17.800 hingga Rp18.000 per dolar AS pada akhir 2026. Dia menegaskan bahwa BI tidak dapat hanya mengandalkan inflasi dalam menentukan arah suku bunga. “Penurunan BI-Rate sebaiknya tidak dilakukan hanya karena inflasi sudah rendah. Ruang penurunan baru lebih aman apabila rupiah stabil secara berkelanjutan, arus modal membaik, cadangan devisa berhenti menurun, serta tekanan dari suku bunga global mereda,” ujarnya.
Selain itu, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik, tingginya suku bunga global, volatilitas arus modal, serta tekanan transaksi berjalan. Oleh karena itu, BI perlu menggunakan kombinasi kebijakan, termasuk intervensi valuta asing dan pengelolaan likuiditas, bukan hanya mengandalkan suku bunga.
Tantangan bagi Destry juga mencakup kebijakan fiskal pemerintah. Josua menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun harus ada batasan yang jelas agar kebutuhan fiskal tidak mendominasi kebijakan moneter. “Yang harus dijaga adalah batas yang jelas antara koordinasi dan dominasi fiskal dalam kebijakan moneter,” katanya.
Salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan adalah penempatan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di bank-bank milik negara. Pemindahan dana dari rekening pemerintah di BI ke perbankan dapat meningkatkan likuiditas, meskipun tidak serta merta menekan nilai tukar rupiah. “Tekanan terhadap rupiah baru membesar apabila likuiditas tambahan tersebut kemudian mendorong kredit secara sangat cepat, meningkatkan impor, memperbesar pembelian valas, atau membuat suku bunga rupiah turun terlalu jauh sehingga aset rupiah menjadi kurang menarik,” jelas Josua.
Dia merekomendasikan agar penempatan SAL dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi likuiditas, serta diarahkan ke kredit produktif untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian.
Sementara itu, A. Hakam Naja, Ekonom INDEF dan Direktur Center for Sharia Economic Development, menilai bahwa tantangan Destry tidak hanya terletak pada menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga pada mempertahankan independensi BI. Ia menekankan pentingnya posisi BI sebagai lembaga independen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor. “Posisi BI sebagai lembaga negara yang independen perlu terus dijaga untuk mempertahankan kepercayaan publik serta pelaku ekonomi domestik dan global,” ujar Hakam.
Dia menambahkan bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter tetap diperlukan, namun setiap keputusan harus didasarkan pada pertimbangan profesional dan teknokratis untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI kepada DPR, dan saat ini Destry juga menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI setelah pengunduran diri Perry Warjiyo.
