BREAKING Sabtu, 15 Agt 2026 07:07 WIB
Berita Terkini Selasa, 21 Jul 2026 04:00 WIB

Fokus Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis oleh BGN

21 Jul 2026, 04:00 WIB 71x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
S
Shinta Islamadina 71x dibaca · 2 menit baca
Foto: Ari Saputra/detikFoto
Foto: Ari Saputra/detikFoto

Jakarta - Agustina Arumsari, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini diarahkan pada dua aspek penting. Salah satu aspek tersebut adalah validasi data penerima manfaat. "Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami," ungkap Agustina saat berbincang dengan wartawan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).

Evaluasi Skema Insentif SPPG

Selain melakukan validasi data, BGN juga tengah mengevaluasi skema insentif yang diberikan kepada SPPG. Selama ini, besaran insentif dinilai masih disamaratakan, meskipun kapasitas layanan setiap SPPG berbeda-beda. Agustina menjelaskan bahwa ada SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jangkauan yang relatif dekat, sementara SPPG lainnya harus melayani wilayah yang lebih luas dengan jumlah penerima yang lebih banyak. "Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama," ujarnya.

Peningkatan Transparansi Melalui Digitalisasi

Agustina menambahkan bahwa tidak adil jika SPPG yang memiliki jangkauan lebih luas dan melayani lebih banyak orang mendapatkan insentif yang sama dengan yang hanya melayani sedikit orang. "Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," lanjutnya. Ia juga menilai bahwa sistem pertanggungjawaban yang selama ini masih mengandalkan kepala SPPG perlu diperkuat dengan adanya transformasi digital. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah pengawasan terhadap anggaran MBG. "Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir Oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini," tutupnya.