JAKARTA – Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyatakan bahwa industri galangan kapal nasional memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengembangan armada berbendera Indonesia. Organisasi ini menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung penguatan industri perkapalan guna mengurangi ketergantungan pada kapal asing dalam kegiatan ekspor dan impor.
Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami, mengungkapkan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai dominasi kapal berbendera asing dalam pengangkutan barang merupakan sinyal penting untuk memperkuat sektor maritim di tanah air. “Pernyataan tersebut merupakan sinyal kuat pemerintah menyadari pentingnya membangun kemandirian sektor maritim nasional,” katanya dalam keterangan tertulis.
Pentingnya Kemandirian Maritim
Anita menambahkan, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia perlu memperkuat peran dalam jasa angkutan laut dan industri perkapalan, bukan hanya sebagai penghasil komoditas dan pasar logistik internasional. Ia menegaskan bahwa selama armada nasional tidak mengambil porsi yang lebih besar dalam perdagangan internasional, potensi devisa dari jasa angkutan laut akan terus mengalir ke perusahaan asing.
Ia juga menilai bahwa penguatan sektor perkapalan tidak hanya memerlukan penambahan jumlah kapal, tetapi juga harus mencakup pembangunan ekosistem industri yang meliputi galangan kapal, industri komponen, baja, permesinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang maritim. Saat ini, galangan kapal di Indonesia memiliki kapasitas untuk membangun sekitar 1.200 unit kapal baru setiap tahun, didukung oleh fasilitas reparasi yang mencapai 36.000 dock space.
Tantangan dan Usulan untuk Pemerintah
Selain itu, berbagai komponen kapal seperti pelat baja, pipa, kabel, cat, mesin diesel, genset, crane, pompa, main switch board, steering gear, winch, serta perlengkapan dek dan furnitur kapal sudah diproduksi di dalam negeri. Meskipun demikian, Anita mengakui bahwa industri galangan kapal masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan, tingginya biaya operasional, minimnya insentif fiskal, serta persaingan dengan galangan kapal luar negeri yang mendapatkan dukungan dari pemerintah masing-masing.
Oleh karena itu, Iperindo mengusulkan beberapa langkah kepada pemerintah, termasuk memprioritaskan pembangunan kapal milik pemerintah dan BUMN di galangan dalam negeri, menyediakan skema pembiayaan berjangka panjang dengan bunga rendah, memberikan insentif fiskal, memperkuat implementasi asas cabotage, serta menyusun peta jalan pembangunan industri perkapalan nasional yang terintegrasi. “Keberpihakan kepada industri perkapalan sesungguhnya adalah investasi jangka panjang bagi kemandirian ekonomi dan kedaulatan maritim Indonesia,” tambahnya.
Sebelumnya, Rosan Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar disiapkan rencana pengembangan armada nasional untuk meningkatkan pengiriman barang dari dan ke Indonesia menggunakan kapal berbendera Indonesia. Ia menyoroti bahwa sekitar 95 persen pengangkutan barang ekspor dan impor nasional masih menggunakan kapal berbendera asing.
