Pemerintah Indonesia tengah mengkaji penggunaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai lokasi untuk Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau International Financial Center (IFC). Pertimbangan ini muncul karena KEK dinilai memiliki infrastruktur dan berbagai insentif yang sudah siap digunakan, sehingga menjadi opsi yang lebih cepat.
Sinergi antara KEK dan PFII
Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menjelaskan bahwa PFII adalah program yang berbeda dari KEK, namun keduanya dapat saling melengkapi. Ia menyatakan, "Kalau ini berbasis kawasan, sedangkan IFC satu program khusus. Akan lebih mudah kalau posisinya berada di dalam kawasan ekonomi khusus," saat memberikan penjelasan di Jakarta pada Senin, 6 Juli 2026.
Menurut Susiwijono, saat ini pemerintah masih melakukan kajian mengenai lokasi PFII. Namun, KEK yang sudah beroperasi dianggap paling siap karena telah memiliki berbagai fasilitas dan insentif bagi para investor.
Insentif dan Regulasi untuk Investor
Insentif yang ditawarkan mencakup tax holiday, pembebasan bea masuk, fasilitas perpajakan untuk impor dan ekspor, serta kemudahan dalam penggunaan tenaga kerja asing. Semua insentif ini telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
Susiwijono menambahkan bahwa pemerintah juga berupaya untuk memenuhi tenggat waktu. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengharuskan pembentukan regulasi PFII dalam waktu tiga bulan. "Kalau mau cepat, implementasinya paling tepat berada di kawasan ekonomi khusus. Programnya berdiri sendiri, tetapi lokasinya di kawasan KEK," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya memperkuat peran KEK sebagai pusat investasi baru. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui kerja sama KEK Singhasari dengan Indian Institute of Management (IIM) Bangalore untuk mengembangkan pendidikan manajemen bertaraf internasional di Indonesia. Susiwijono menekankan bahwa pengembangan KEK kini tidak hanya berfokus pada kawasan industri, tetapi juga mencakup pendidikan, teknologi, inovasi, dan pengembangan talenta guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.
