INDRAMAYU, KOMPAS.com - Para Anak Buah Kapal (ABK) kini berada dalam situasi sulit akibat kenaikan harga BBM solar nonsubsidi. Banyak juragan kapal yang memilih untuk tidak melaut sementara waktu, sehingga ABK terpaksa tidak dapat bekerja seperti biasanya. Salah satu contohnya adalah Riyanto, yang mengungkapkan bahwa kapal milik juragannya sudah tidak beroperasi selama sekitar satu setengah bulan. “Alasannya ya karena harga solar itu yang mahal, saya kurang lebih sudah satu bulan setengahlah di darat,” ungkap Riyanto, seorang ABK dari Desa Pabean Udik saat ditemui di Pelabuhan Karangsong, Kabupaten Indramayu, pada Selasa (5/5/2026) sore.
Meskipun demikian, juragan kapal masih memberinya pekerjaan untuk memperbaiki jaring sembari menunggu kabar baik dari pemerintah mengenai kebijakan harga solar. Riyanto berharap pemerintah dapat mendengarkan keluhan para nelayan dan memberikan solusi terkait harga BBM. Ia khawatir jika kondisi ini terus berlanjut, ia akan kehilangan mata pencaharian. Selain itu, Riyanto juga memiliki dua anak yang masih memerlukan biaya untuk pendidikan.
Keahlian Terbatas dan Kekhawatiran Masa Depan
Riyanto mengungkapkan bahwa ia telah menjadi nelayan sejak lulus SD. Meskipun pernah bekerja di darat, ia memilih untuk kembali ke laut. “Namanya juga nelayan, jadi ya balik lagi jadi nelayan. Saya sudah tahunan jadi nelayan dari lulus SD, pernah masuk SMP juga gak tamat,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan oleh Nanang, seorang ABK dari Kelurahan Paoman, yang merasa tidak memiliki keahlian lain selain sebagai nelayan. Kenaikan harga solar nonsubsidi membuatnya cemas akan dampak yang mungkin terjadi pada mata pencahariannya. “Saya anak dua, satu sudah SMA satu lagi masih 3 tahun. Pengennya mah bisa nyekolahin tinggi biar lebih baik dari bapaknya,” kata Nanang.
Nanang biasanya melaut hingga ke Perairan Papua dan menghabiskan waktu di laut selama 7-9 bulan. Ia menjelaskan bahwa saat ini ia harus menunggu waktu yang tepat untuk melaut kembali. “Sekarang belum tahu rencana berangkat lagi kapan. Ya sementara di darat dulu, soalnya ini juga jaring belum beres, terus kalau misal mesin ada keluhan juga kan harus dibenerin dulu, itung-itung nunggu ada kabar baik juga dari pemerintah,” jelasnya.
Seruan untuk Kebijakan Khusus dari Pemerintah
Riyanto dan Nanang adalah bagian dari ratusan nelayan yang menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto di TPI Karangsong Indramayu pada Senin (4/5/2026). Mereka meminta agar Prabowo memberikan kebijakan subsidi silang khusus untuk nelayan, dengan harga solar nonsubsidi diharapkan berada di kisaran Rp 11-12 ribu per liter.
Nanang juga memahami bahwa juragan kapal menghadapi tantangan yang sama. Jika mereka tetap melaut, hasil yang diperoleh kemungkinan besar tidak akan mencukupi. Kenaikan harga BBM tidak disertai dengan kenaikan harga ikan di pasaran, sehingga situasi ini semakin sulit. Dalam surat terbuka yang mereka buat, para nelayan juga meminta kestabilan harga ikan nasional serta perubahan dalam peraturan atau zonasi yang mengatur pelabuhan pangkalan.
Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, menyoroti bahwa lonjakan harga BBM nonsubsidi dipengaruhi oleh konflik internasional, namun ia menilai harga yang ada saat ini sudah melampaui kemampuan para nelayan. Contohnya, harga BBM jenis Dexlite kini mencapai Rp 26.000 per liter. Kapal dengan kapasitas 100 GT memerlukan hingga 100.000 liter BBM untuk melaut, sehingga modal operasional yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 2,6 miliar, belum termasuk biaya hidup lainnya.
Akibatnya, saat ini terdapat ratusan kapal yang terpaksa terparkir di Pelabuhan Karangsong karena tidak mampu melaut. Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan, banyak ABK akan menjadi pengangguran baru. Kajidin juga mengingatkan tentang potensi kerawanan sosial yang mungkin timbul akibat hilangnya mata pencaharian, yang dapat memicu peningkatan tingkat kejahatan. “Ini kekhawatiran kita. Kita tidak ingin nakhoda dan ABK kita justru menjadi pengangguran,” tegas Kajidin.
