Penguatan sektor pertanian dan koperasi dipandang sebagai salah satu pilar utama untuk membangun kemandirian ekonomi di Indonesia. Pengalaman masa lalu, seperti pencapaian swasembada pangan pada tahun 1984, serta peran penting Koperasi Unit Desa (KUD) pada waktu itu, menjadi pelajaran berharga dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
Pentingnya Kebijakan Pertanian
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Soeharto yang berlangsung di Universitas Trilogi, Jakarta, pada Rabu (24/6/2026). Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa sejumlah kebijakan yang diterapkan pada masa kepemimpinan Presiden kedua RI, HM Soeharto, masih relevan untuk dianalisis dalam konteks pembangunan nasional saat ini. “Salah satunya adalah kebijakan di sektor pertanian. Sebagaimana diketahui, Indonesia berhasil swasembada pangan di tahun 1984. Yang tadinya kita kelaparan, menjadi swasembada pangan. Itu prestasi yang luar biasa,” ujarnya kepada awak media setelah acara tersebut.
Fadli menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut didukung oleh program Revolusi Hijau yang berfokus pada modernisasi pertanian dan peningkatan produksi pangan, terutama padi. Pada saat yang sama, pemerintah juga mengembangkan Koperasi Unit Desa sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi berbasis pertanian.
Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih
Fadli menambahkan bahwa pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat ini memiliki kesamaan dengan konsep KUD, meskipun cakupan kegiatannya lebih luas dan mencakup berbagai sektor ekonomi di desa. “KDMP ini ditujukan untuk menggerakan perekonomian desa, dengan membuka akses bagi petani, nelayan, pekebun, dan pedagang kecil, agar mereka bisa memasarkan produk mereka dan mendapatkan harga yang pantas,” jelasnya. Ia menekankan bahwa kekuatan koperasi terletak pada kebersamaan, yang memungkinkan anggotanya untuk menentukan harga produk mereka sendiri.
Fadli juga menyoroti model koperasi yang kuat di Jepang, melalui JA Zen-Noh, yang berperan penting dalam mendukung sektor pertanian dan ekonomi pedesaan. “Awalnya, pasti akan ada penyesuaian dan permasalahan. Tapi itu bisa diselesaikan dengan baik,” tambahnya.
Selain membahas sektor pertanian dan koperasi, Fadli juga menyinggung peran Indonesia dalam hubungan internasional pada masa Soeharto, termasuk keterlibatan di ASEAN, APEC, dan Gerakan Non-Blok. “Kita bisa melihat, keterlibatan Pak Harto di ASEAN, APEC, maupun Gerakan Non Blok. Bahkan Pak Harto juga dicatat sebagai mediator dalam berbagai konflik antar negara, di Kamboja maupun Filipina,” ungkapnya.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menilai bahwa Soeharto memberikan kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan dasar di Indonesia. Ia menyatakan bahwa program pembangunan SD Inpres pada masa itu membantu menurunkan angka buta aksara. “Dengan program pendidikan dasarnya saat itu, terutama SD Inpres-nya, yang dibangun di seluruh Indonesia, Indonesia bisa bebas 3B, buta aksara, buta angka, dan buta pengetahuan dasar. Inilah jasa-jasa beliau yang tak bisa kita abaikan,” kata Abdul Mu'ti.
