CIMAHI, Kekeringan dan masalah kekurangan air bersih yang kerap melanda bagian selatan Kota Cimahi, Jawa Barat, tidak hanya disebabkan oleh musim kemarau. Eksploitasi air tanah yang dilakukan secara masif selama bertahun-tahun telah mengakibatkan cadangan air bawah tanah semakin menipis.
Kepala Laboratorium Geodesi ITB, Heri Andreas, menjelaskan bahwa pengambilan air tanah oleh industri dan masyarakat telah berlangsung dengan sangat intensif, dan dampaknya kini mulai terasa dengan semakin parahnya krisis air bersih dari tahun ke tahun. "Kita tidak sadar telah melakukan eksploitasi air tanah. Buktinya sudah ada di depan mata. Air tanah tiba-tiba kering dan semakin parah ketika musim kemarau. Kita mesti khawatir karena prediksinya, pada 2050, akan terjadi kekeringan ekstrem," ungkap Heri saat dihubungi.
Penurunan Muka Air yang Mengkhawatirkan
Berdasarkan penelitian dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGL) Badan Geologi, penurunan muka air tanah di kawasan Bandung Raya telah mencapai antara 60 hingga 100 meter. Hal ini menyebabkan beberapa daerah, terutama di Kecamatan Cimahi Selatan, menjadi langganan kekeringan setiap kali musim kemarau tiba.
Kelurahan Utama, Melong, dan Leuwigajah tercatat sebagai daerah yang paling rentan mengalami krisis air bersih. Bahkan, di luar musim kemarau, banyak warga di tiga kelurahan tersebut sudah terbiasa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Heri menambahkan bahwa kondisi ini diperparah oleh kebijakan yang justru mendorong penggunaan air tanah, seperti pembangunan sumur artesis. "Celakanya pemerintah membuat program sumur artesis untuk disalurkan ke masyarakat dan industri. Ini sebenarnya langkah yang kurang tepat karena sumur artesis justru menjadi bagian dari sumber masalah rusaknya air tanah," jelasnya.
Solusi Jangka Panjang Diperlukan
Pemerintah Kota Cimahi melalui PDAM memilih untuk menggunakan sumur artesis sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan air di wilayah tersebut. "Penggunaan sumur artesis itu merupakan solusi instan karena pemerintah tidak mau mengambil langkah yang lebih sulit," kata Heri. Sebaiknya, pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada air tanah dan beralih ke solusi jangka panjang, seperti pengembangan sistem pipanisasi dari sumber air permukaan atau teknologi pengolahan air lainnya. Meskipun solusi ini memerlukan biaya yang besar, langkah tersebut dianggap jauh lebih aman dibandingkan terus mengeksploitasi cadangan air bawah tanah yang semakin menipis.
Heri juga menekankan bahwa masalah kekeringan adalah tanggung jawab pemerintah. "Ketika masyarakat harus bagaimana? Ya mereka cuma bisa menghemat air saja. Sementara water recycling, itu kan butuh biaya besar dan perannya oleh pemerintah," ujarnya.
Ancaman yang lebih besar di masa depan juga diingatkan oleh Heri. Ia memperkirakan bahwa pada tahun 2050, lapisan akuifer di Bandung Raya akan mengalami kerusakan serius akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Akuifer dangkal pada kedalaman 50 hingga 100 meter saat ini sudah mulai habis, sementara kerusakan juga mulai merambah ke lapisan yang lebih dalam, antara 100 hingga 200 meter, akibat pengeboran yang terus dilakukan untuk mencari sumber air baru. "Nanti orang mengebor lagi sampai lebih dari 200 meter, lalu rusak lagi karena mencari air di titik yang lebih dalam," sebutnya.
"Kalau kondisi ini terus dibiarkan, krisis air dan kekeringan ekstrem pada 2050 bukan lagi prediksi, tetapi ancaman yang nyata," tambahnya. Kondisi ini menjadi sinyal peringatan serius bagi Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengendalikan eksploitasi air tanah.
Jika tidak, kekeringan yang selama ini hanya melanda sebagian wilayah berpotensi meluas ke seluruh kelurahan di Kota Cimahi. "Kita mesti khawatir, prediksinya kan di 2050 kekeringan ekstrem akan terjadi," tandasnya.
