Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai tuan rumah untuk Pekan Nasional Petani Nelayan XVIII yang akan berlangsung pada tahun 2029. Penetapan ini terjadi setelah Provinsi Lampung memperoleh dukungan suara mayoritas dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh peserta Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).
Dalam proses pemilihan tersebut, Lampung berhasil mengumpulkan 29 suara, sementara Provinsi Sumatera Utara hanya mendapatkan 5 suara, dan Provinsi Sulawesi Tengah meraih 1 suara. Penetapan ini secara resmi diumumkan dalam acara Rembug Utama KTNA Penas XVII yang berlangsung di Gedung Olahraga David Tony, Universitas Gorontalo, pada hari Jumat (19/6) lalu.
Kesiapan Provinsi Lampung Menyambut Penas XVIII
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan bahwa mereka siap menyambut ribuan peserta dari seluruh Indonesia pada tahun 2029. Kesiapan ini ditunjukkan melalui pengembangan infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), akses transportasi udara dan laut yang terhubung langsung dengan Jakarta, serta ketersediaan ratusan fasilitas perhotelan. Berbagai lokasi juga telah diproyeksikan untuk kegiatan utama dan studi lapang.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa acara nasional ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan petani, nelayan, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat di Lampung. Terpilihnya Lampung sebagai tuan rumah Penas XVIII diharapkan dapat menjadi pendorong penting untuk memperkuat promosi sektor pertanian dan komoditas unggulan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan sektor pariwisata.
Pernyataan Wakil Presiden dalam Acara Pembukaan
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, hadir dan membuka rangkaian acara Pembukaan Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang berlangsung di GOR David Tony, Kabupaten Gorontalo, pada hari Sabtu (20/6) lalu. Dalam sambutannya, Gibran menekankan pentingnya peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
Ia menyatakan, "Terima kasih para petani dan nelayan, garda terdepan kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain."
Gibran juga menambahkan bahwa tantangan dalam mencapai kemandirian pangan tidak hanya terletak pada peningkatan produksi, tetapi juga pada tata kelola sektor pertanian dan perikanan, termasuk perlindungan lahan pertanian, kemudahan akses bibit unggul, permodalan, kepastian pasar, dan distribusi pupuk bersubsidi.
Selama acara tersebut, Wakil Presiden mengundang perwakilan petani dan nelayan untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan masalah yang mereka hadapi. Beberapa isu yang diangkat mencakup kebutuhan perbaikan jaringan irigasi, pendangkalan pelabuhan, kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan, serta pemenuhan sarana pascapanen seperti mesin pengering dan Rice Milling Unit (RMU).
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Presiden menginstruksikan semua kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah konkret dalam menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, juga hadir sebagai perwakilan dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
