Jakarta - MPR RI telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 972 miliar untuk tahun 2027. Anggaran ini direncanakan untuk mendukung forum serap aspirasi kebangsaan serta sosialisasi empat pilar. Pernyataan ini disampaikan oleh Siti Fauziah, Sekjen Pelaksana Tugas MPR RI, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI yang berlangsung di gedung DPR, Jakarta, pada hari Senin, 15 Juni 2026.
MPR memperoleh pagu indikatif untuk anggaran tahun 2027 yang mencapai Rp 945.577.879.000 (sekitar Rp 945 miliar). Siti menjelaskan, "MPR memperoleh pagu indikatif di tahun 2027 sebesar Rp 945.577.879.000 (Rp 945 miliar) dengan alokasi program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp 556.117.220.000 (Rp 556 miliar) dan program dukungan manajemen sebesar Rp 379.440.659.000 (Rp 379 miliar)."
Rincian Usulan Tambahan Anggaran
Dalam rapat tersebut, Siti juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 972 miliar kepada Komisi XIII DPR. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 50 miliar akan dialokasikan untuk forum aspirasi kebangsaan yang dipimpin oleh MPR. Ia menjelaskan, "Maka MPR akan mengajukan usulan tambahan anggaran di tahun 2027 sebesar Rp 972.915.302.000 (Rp 972 miliar), yaitu untuk pelaksanaan tugas pimpinan MPR sebesar Rp 50.980.105.000 (Rp 50 miliar) yang terdiri dari kegiatan forum serap aspirasi kebangsaan pimpinan MPR bersama ormas dan civitas akademika sebanyak 5 kali, silaturahmi kebangsaan sebanyak 1 kali, safari kebangsaan pimpinan MPR sebanyak 12 kali, dan penguatan nasionalisme generasi muda."
Alokasi untuk Sosialisasi dan Pengkajian
Selain itu, alokasi anggaran tambahan juga akan digunakan untuk sosialisasi empat pilar kepada seluruh anggota. "Lalu tambahan juga dialokasikan untuk pelaksanaan sosialisasi empat pilar dengan usulan tambahan sebesar Rp 362.793.412.000 (Rp 362 miliar), yaitu untuk kegiatan sosialisasi empat pilar untuk seluruh anggota sebanyak 7 kali, karena dengan anggaran yang ada baru bisa terlaksana 5 kali dari sosdapil. Lalu sosialisasi empat pilar oleh pimpinan MPR dan alat kelengkapan," ungkap Siti.
Ia juga menambahkan bahwa anggaran tambahan sebesar Rp 111 miliar diperuntukkan bagi pengkajian kemajelisan, yang akan digunakan untuk penyerapan aspirasi masyarakat sebanyak 3 kali. "Jadi biasanya ada 1 kali, nah ini belum ada jadi kami minta tambahan untuk 3 kali kegiatan untuk seluruh anggota," tambahnya. MPR juga berencana menganggarkan kegiatan sarasehan kebangsaan dan pelaksanaan tugas konstitusional dengan total anggaran sebesar Rp 194 miliar.
Jika usulan tambahan tersebut disetujui, total anggaran MPR di tahun 2027 akan mencapai Rp 1.918.493.000.000 (sekitar Rp 1,9 triliun). "Kami menambahkan hanya untuk kegiatan untuk anggota, sedangkan untuk program di dukungan manajemen kami sama sekali tidak meminta tambahan," tutup Siti.
