KOMPAS.com - Dalam suasana euforia perkembangan kecerdasan buatan (AI), pemerintah China menunjukkan sikap hati-hati terhadap aplikasi OpenClaw yang tengah populer. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai instansi pemerintah serta perusahaan milik negara (BUMN) di China dilaporkan telah memperingatkan pegawai mereka untuk tidak menginstal aplikasi OpenClaw di perangkat kerja mereka. Tindakan ini diambil karena adanya kekhawatiran dari regulator China terkait potensi masalah keamanan yang bisa ditimbulkan oleh teknologi tersebut.
OpenClaw merupakan agen AI open-source yang mampu bekerja secara mandiri untuk menjalankan berbagai tugas digital. Berbeda dengan chatbot AI generatif biasa, OpenClaw dapat berfungsi sebagai asisten digital yang dapat melakukan tindakan langsung di komputer atau server pengguna. Dengan kemampuan ini, OpenClaw dapat dikendalikan melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Telegram untuk melaksanakan berbagai perintah, mulai dari mengoperasikan terminal hingga mengelola sistem komputer secara otomatis.
Kekhawatiran Keamanan yang Mendasari Larangan
Teknologi ini pertama kali diperkenalkan di GitHub pada November 2025 dengan nama Clawdbot, kemudian berganti nama menjadi Moltbot pada 27 Januari 2026, sebelum akhirnya dikenal sebagai OpenClaw pada 30 Januari 2026. Sejak diluncurkan, OpenClaw menarik perhatian komunitas teknologi global berkat kemampuannya dalam menjalankan berbagai pekerjaan otomatis dengan sedikit campur tangan manusia. Di China, teknologi ini awalnya disambut positif oleh banyak pihak, termasuk perusahaan teknologi dan pemerintah daerah, yang mendorong eksperimen penggunaan OpenClaw.
Namun, seiring dengan meningkatnya antusiasme, regulator pusat di Beijing mulai mengingatkan akan potensi risiko keamanan yang terkait dengan teknologi ini. Beberapa sumber yang mengetahui kebijakan tersebut menyatakan bahwa instansi pemerintah dan BUMN di China telah mengeluarkan peringatan kepada pegawai untuk tidak menginstal OpenClaw di perangkat kerja mereka demi menjaga keamanan. Pegawai yang sudah terlanjur menginstal aplikasi ini juga diminta untuk melapor kepada atasan agar perangkat mereka dapat diperiksa dan aplikasi tersebut mungkin akan dihapus.
Implementasi dan Pembatasan Penggunaan
Larangan ini bahkan mencakup pegawai di bank milik negara dan lembaga pemerintah yang dilarang untuk menginstal OpenClaw, baik di komputer kantor maupun di ponsel pribadi yang terhubung dengan jaringan kantor. Dalam beberapa kasus, pembatasan ini juga berlaku bagi keluarga personel militer. Meski demikian, tidak semua lembaga menerapkan larangan yang ketat. Dalam beberapa pemberitahuan internal, penggunaan OpenClaw masih diperbolehkan dengan syarat mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.
Hingga saat ini, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China serta Komisi Pengawas dan Administrasi Aset Negara belum memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan ini. Menurut laporan dari The Business Times dan Reuters, kekhawatiran utama pemerintah China terletak pada akses luas yang dimiliki oleh agen AI seperti OpenClaw terhadap sistem perangkat. Untuk dapat menjalankan tugas otomatis, AI ini memerlukan izin untuk mengakses data pengguna, aplikasi lain, serta koneksi internet, yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan seperti kebocoran data sensitif dan penyalahgunaan akses oleh pihak luar.
Para pakar keamanan siber juga memperingatkan bahwa kombinasi akses ke data sensitif, komunikasi dengan jaringan eksternal, serta interaksi dengan konten yang tidak sepenuhnya terpercaya dapat meningkatkan kerentanan sistem. Meskipun demikian, belum ada kejelasan mengenai seberapa luas pembatasan penggunaan OpenClaw di China, karena beberapa pemerintah daerah masih melanjutkan eksperimen dengan teknologi ini, termasuk distrik Futian di Shenzhen yang menggunakan OpenClaw untuk mengembangkan agen AI yang membantu pekerjaan pegawai pemerintah.
