Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempercepat proses pengurangan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditargetkan mencapai sekitar 250 perusahaan. Seluruh karyawan dari perusahaan yang ditutup akan tetap dipertahankan.
Dalam sebuah acara di Jakarta pada Ahad (28/6/2026), Presiden Prabowo menyampaikan hal ini saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI). Ia mengonfirmasi kepada Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, mengenai target akhir jumlah perusahaan BUMN.
Proses Perampingan BUMN
Presiden Prabowo menyatakan, "Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300." Ia kemudian menanyakan kepada Dony, "Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?"
Dony menjawab bahwa target akhir jumlah perusahaan negara akan berada di kisaran 250. "Ujungnya nanti sekitar 250, Pak," ujarnya. Respon dari Presiden menunjukkan bahwa perampingan ini diperlukan untuk mengurangi beban biaya operasional yang tinggi pada BUMN. "Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tambahnya.
Prabowo menekankan pentingnya rasionalisasi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan negara dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Ia menargetkan agar transformasi ini selesai dalam dua tahun, sehingga seluruh BUMN dapat memiliki tata kelola yang lebih baik.
Jaminan Tidak Ada PHK
Sebelumnya, Dony Oskaria menegaskan bahwa proses perampingan BUMN tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. "Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," kata Dony.
Dia menjelaskan bahwa Danantara saat ini sedang melakukan streamlining terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada tahun 2026. Dony juga menyebutkan bahwa sekitar 52 persen BUMN masih mengalami kerugian, dengan total mencapai Rp 20 triliun, sehingga konsolidasi menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi.
Meski demikian, Dony memastikan bahwa seluruh tenaga kerja akan tetap dipertahankan, karena biaya pegawai jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang diperoleh dari proses restrukturisasi. "Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp 2 sampai Rp 3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp 47 triliun," jelasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa tidak akan ada pengurangan pegawai dalam proses konsolidasi tersebut. "Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," tambahnya.
Selain memastikan tidak ada PHK, Dony juga menyebutkan bahwa program konsolidasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga sekitar Rp 50 triliun setiap tahun. Penghematan ini berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menimbulkan inefisiensi.
Menurut Dony, penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS. Langkah serupa juga akan diterapkan di kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi perusahaan negara agar lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
