Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengungkapkan bahwa Bea Cukai Pangkalan Bun telah memberikan kontribusi penerimaan negara sekitar Rp 1,74 triliun dari kegiatan ekspor kelapa sawit dan produk-produk terkait hingga bulan Juli 2026. Penerimaan tersebut berasal dari bea keluar dan dana sawit yang dipungut atas ekspor komoditas ini.
Muhtadi menjelaskan bahwa rincian penerimaan tersebut mencakup bea keluar sebesar Rp 882,37 miliar dan dana sawit yang mencapai Rp 861,58 miliar. Capaian ini menempatkan Bea Cukai Pangkalan Bun sebagai kontributor utama dalam penerimaan bea keluar di wilayah Kalimantan Selatan.
Dominasi Sektor Sawit dalam Penerimaan
“Untuk penerimaan dari bea keluar sekitar Rp 882 miliar dan dana sawit sekitar Rp 860 miliar. Jadi totalnya hampir Rp 1,7 triliun lebih,” jelas Muhtadi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada Kamis (30/7/2026). Ia menambahkan bahwa kontribusi dari sektor sawit mendominasi total penerimaan bea keluar di wilayah kerjanya, dengan lebih dari 90 persen berasal dari ekspor komoditas sawit dan produk turunannya.
Tantangan dalam Ekspor Sawit
Muhtadi juga menyampaikan bahwa India masih menjadi negara tujuan utama untuk ekspor dari Pangkalan Bun, dengan komoditas utama yang dikirim adalah crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Namun, ia mengakui adanya tantangan dalam mendukung kelancaran ekspor sawit. Keterbatasan kedalaman pelabuhan mengakibatkan kapal induk tidak dapat bersandar langsung di Pangkalan Bun, sehingga proses pemindahan muatan harus dilakukan melalui metode ship to ship di laut dengan jarak sekitar 40 mil, yang berpengaruh pada waktu dan biaya logistik.
Selain itu, untuk ekspor menggunakan kontainer, pelaku usaha masih menghadapi masalah terkait ketersediaan kontainer yang memadai dan belum adanya layanan pelayaran langsung ke negara tujuan. Sebagian besar pengiriman masih harus transit melalui Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan ke India.
Muhtadi menambahkan bahwa Bea Cukai terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor untuk mencegah potensi pelanggaran. Ia menyatakan bahwa risiko penyelundupan di Pangkalan Bun tergolong kecil, karena mayoritas eksportir merupakan perusahaan besar dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Pengawasan tetap dilakukan bersama aparat penegak hukum melalui sinergi dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan.
