Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merencanakan penyesuaian tarif untuk layanan Transjabodetabek seiring dengan meningkatnya beban subsidi pada rute-rute yang lebih jauh. Rencana ini menjadi topik perdebatan, karena di satu sisi tarif yang ada dianggap terlalu murah, sementara di sisi lain daya beli masyarakat masih menjadi pertimbangan penting.
Pentingnya Penyesuaian Tarif
Menurut Deddy Herlambang, seorang peneliti senior dari Institut Studi Transportasi (Instran), penyesuaian tarif sangat diperlukan. Ia menilai bahwa tarif yang berlaku saat ini belum mencerminkan biaya layanan, terutama untuk rute-rute panjang seperti Blok M–Bogor dan Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Deddy menyatakan, "KRL saja kalau Bogor-Jakarta Kota Rp 6.000, Bogor-Manggarai Rp 5.000, kalau Rp 3.500 sangat-sangat murah. Paling tidak harganya kompetitif dengan KRL," pada Kamis (11/6/2026).
Meski demikian, Deddy mengingatkan agar penyesuaian tarif tetap mempertimbangkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar, mengingat kondisi ekonomi yang masih belum stabil. "Ini sedang krisis ekonomi. BBM naik walaupun Pertalite aman, tapi yang lain naik. Minyak goreng naik, beras naik, jangan sampai kenaikan tarif ini tambah membebani masyarakat. Menurut saya penyesuaian tarif tidak masalah, hanya perlu hati-hati soal penetapan tarif," ujarnya.
Tarif Rute dan Pertimbangan Khusus
Deddy juga menyoroti tarif untuk rute Transjabodetabek SH12 (Blok M–Soekarno-Hatta) yang saat ini hanya sebesar Rp 3.500 untuk jarak sekitar 65 kilometer. Ia berpendapat bahwa tarif tersebut terlalu rendah dibandingkan dengan biaya operasional layanan. Ia memperkirakan tarif yang lebih wajar untuk rute tersebut seharusnya berada di kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu, terutama karena pengguna layanan umumnya menuju bandara. "Kalau pengguna pesawat, tarif Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu masih sangat murah dan terjangkau. Tiket pesawat saja bisa jutaan rupiah, masa feeder ke bandara hanya Rp 3.500?" katanya.
Namun, Deddy juga menekankan perlunya skema tarif khusus bagi pekerja bandara agar kenaikan tarif tidak memberatkan mereka. "Kalau untuk pegawai kerja di bandara, pegawai toko, restoran, mungkin dengan tarif Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu masih relatif mahal. Jadi khusus untuk bandara mungkin perlu disediakan tiket khusus bagi mereka pekerja bandara," ujarnya. Ia memperkirakan ada sekitar 50 ribu pekerja yang beraktivitas di kawasan Bandara Soekarno-Hatta.
Menurut Deddy, peningkatan penggunaan transportasi umum oleh kelompok ini dapat membantu mengurangi kemacetan dan penggunaan bahan bakar. "Kalau mereka beralih ke transportasi umum, kemacetan bisa berkurang, penggunaan BBM subsidi juga berkurang, dan angka kecelakaan bisa ditekan. Karena itu yang perlu diincar sebenarnya adalah para pekerja bandara," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penyesuaian tarif Transjabodetabek sedang dalam tahap kajian, terutama untuk rute-rute panjang yang memiliki biaya operasional lebih tinggi. "Memang akan mengalami penyesuaian harga, terutama beberapa ruas yang panjang dan kemudian memerlukan tambahan karena memang di tempat itu, misalnya yang ke Soekarno-Hatta itu ada tiga tempat parkir," kata Pramono.
Ia menjelaskan bahwa biaya operasional meningkat akibat adanya biaya tambahan seperti parkir dan jarak tempuh yang panjang. "Setiap parkir kan tidak ada yang gratis di Jakarta ini. Nah itu pasti ada tambahan. Kemudian juga yang ke Bogor," ujarnya. Pramono menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak akan diterapkan secara seragam dan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. "Tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi. Karena bagaimanapun, sebagai gubernur, saya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi yang seperti ini," katanya.
Ia juga membuka kemungkinan untuk menambah kelompok masyarakat yang dapat menikmati layanan transportasi gratis agar akses terhadap transportasi umum tetap terjaga.
