Pemberdayaan perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) diakui sebagai salah satu faktor utama dalam memperkuat ekonomi restoratif. Dengan adanya dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak, perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Peran penting ini ditunjukkan dalam acara Pameran Weaving Wonders: Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan yang diadakan di Tugu Kunstkring, Jakarta, dari tanggal 13 hingga 27 Juni 2026. Pameran ini tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya NTT melalui produk tenun, kuliner, dan rumah adat, tetapi juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti sharing, workshop, dan pembangunan jejaring.
Dialog dan Kolaborasi untuk Pembangunan Ekonomi
Selama pameran berlangsung, diadakan Dialog Kunstkring yang diinisiasi oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan Penabulu-Oxfam. Dalam dialog ini, para pemangku kebijakan, akademisi, praktisi, dan masyarakat adat berkumpul untuk merumuskan peta jalan bersama terkait isu-isu penting seperti kedaulatan pangan, pariwisata yang berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, serta ekonomi restoratif.
Yori Antar, Pendiri Yayasan Uma Nusantara, menyampaikan harapannya bahwa pameran ini dapat menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, investor, dan lembaga donor. Menurutnya, hal ini penting untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang dapat memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi Restoratif
Yori juga mengungkapkan dua tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia, yaitu kesenjangan dalam investasi dan kurangnya kebijakan yang mendukung. Berdasarkan laporan dari Center of Economic and Law Studies (Celios) 2024, Indonesia diperkirakan memerlukan investasi sebesar Rp 892 triliun hingga tahun 2045 untuk menerapkan strategi ekonomi restoratif secara efektif di berbagai sektor.
NTT sendiri dianggap memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi restoratif, namun provinsi ini masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2026 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT mencapai 17,5 persen, dengan prevalensi stunting yang masih tinggi, yaitu 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Selain itu, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.
