Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merespons kritik yang disampaikan oleh majalah The Economist terkait arah demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Dalam pandangannya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki jalannya sendiri dan tidak perlu mengikuti jejak negara-negara Barat.
Sebelumnya, majalah asal Inggris itu mengangkat beberapa kebijakan pemerintah Prabowo, menyatakan bahwa pemerintah terlalu agresif dalam pengeluaran anggaran, memperkuat sentralisasi kekuasaan, serta berpotensi mengancam pencapaian reformasi yang telah dibangun sejak krisis Asia pada tahun 1997-1998. The Economist juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang dianggap dapat memberikan tekanan tambahan terhadap anggaran negara.
Prabowo Menyambut Kritik dengan Positif
Menanggapi kritik tersebut, Prabowo melalui surat yang dimuat di The Economist pada Rabu (10/6/2026) menyatakan bahwa ia tidak anti terhadap kritik. Ia menilai kritik adalah elemen penting dalam sebuah demokrasi. “Saya menyambut kritik. Dalam demokrasi, kritik bukan hanya sehat, tetapi juga penting,” jelas Prabowo.
Namun, ia juga mengungkapkan bahwa beberapa kritik tidak sepenuhnya memahami masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah lebih memilih untuk fokus pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Prabowo memberikan contoh program MBG yang sering menjadi sasaran kritik, dengan menyatakan bahwa program tersebut sangat diperlukan mengingat masih banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami stunting dan kekurangan gizi.
Menegaskan Komitmen terhadap Demokrasi
Prabowo juga menolak anggapan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap berada di jalur demokrasi. “Indonesia adalah demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menolak pandangan bahwa Indonesia harus mengikuti pola politik negara-negara Barat. Ia berpendapat bahwa demokrasi tidak harus identik dengan polarisasi dan konflik politik yang berkepanjangan. “Apakah Indonesia harus meniru polarisasi dan kepahitan politik yang terlihat di sebagian Barat agar dianggap cukup demokratis?” tanyanya.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah ingin dinilai berdasarkan hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Ia menyatakan bahwa kritik akan dijawab melalui tindakan dan pencapaian, bukan sekadar retorika. “Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil,” pungkas Prabowo.
