Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajaran BUMN, khususnya Pertamina dan PLN, untuk segera memangkas struktur anak dan cucu perusahaan serta unit usaha di bawahnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam operasional perusahaan.
Rapat Terbatas di Hambalang
Dalam sebuah rapat terbatas yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada malam hari Ahad (9/8/2026), instruksi tersebut disampaikan langsung kepada sejumlah menteri dan Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa pemangkasan yang dimaksud bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang krusial.
Tujuan Pemangkasan Struktur Perusahaan
Teddy menyatakan, "Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," seperti yang dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Di dalam rapat tersebut, Simon Aloysius Mantiri juga melaporkan kemajuan program mandatory Biodiesel 50 persen (B50) yang telah diluncurkan sejak Juli 2026. Ia juga memberikan informasi mengenai kesiapan infrastruktur Pertamina untuk mendukung program bio-ethanol yang diwajibkan oleh pemerintah.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Kepala Badan Intelijen Negara M Herindra. Terkait upaya efisiensi di lingkungan BUMN, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga melaporkan tindak lanjut dari instruksi Presiden mengenai pengurangan layer-layer, termasuk anak dan cucu BUMN.
Rosan menyatakan, "Arahan-arahan Beliau (Presiden) juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga, dan juga tentu saja diikuti di BUMN-BUMN lainnya," saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis pekan lalu.
Dia menambahkan bahwa perampingan telah dilakukan pada 274 perusahaan per akhir Juli 2026.
