Riset yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan rantai pasok lokal. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, terutama terkait dengan penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemenuhan bahan pangan lokal.
Temuan riset tersebut dipresentasikan oleh AMM dalam acara diseminasi hasil penelitian yang berlangsung di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta pada hari Senin, 3 Agustus 2026. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode live-in dan partisipatif di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, Banten, pada tanggal 10 hingga 12 Juni 2026. AMM adalah aliansi yang terdiri dari 11 organisasi kemahasiswaan yang berasal dari berbagai perguruan tinggi.
Implementasi Program dan Manfaatnya
Berdasarkan hasil penelitian, SPPG Desa Mekarbaru melayani sekitar 2.500 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, balita, dan ibu hamil. Operasional dapur melibatkan sekitar 50 tenaga kerja, di mana sekitar 80 persen di antaranya merupakan warga setempat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, AMM mencatat bahwa seluruh kebutuhan beras dipasok dari penggilingan padi yang berlokasi sekitar 200 meter dari dapur SPPG. Kebutuhan bahan pangan lokal seperti ayam dan ikan juga mengalami peningkatan dari sekitar 70 kilogram menjadi lebih dari 100 kilogram per hari sejak program dimulai.
"Program ini memiliki potensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat apabila dikelola sesuai ketentuan dan melibatkan rantai pasok lokal," ungkap Caesar dalam keterangannya pada hari Senin, 3 Agustus 2026.
Tantangan dalam Pelaksanaan Program
Di sisi lain, penelitian ini menemukan berbagai tantangan dalam pelaksanaan program. AMM mencatat bahwa peran BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pengelola rantai pasok bahan baku belum berjalan dengan optimal. Selain itu, kebutuhan komoditas hortikultura seperti sayur dan buah masih dipasok dari pasar induk di luar wilayah, yang menunjukkan bahwa rantai pasok lokal belum sepenuhnya terbentuk.
AMM merekomendasikan penguatan peran BUMDes dan koperasi dalam pengadaan bahan baku, peningkatan pembinaan kepada petani, peternak, dan UMKM lokal, serta peningkatan transparansi data pelaksanaan program. Selain itu, AMM juga mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan melakukan pengukuran status gizi penerima manfaat secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program dalam menurunkan angka stunting dan anemia.
Caesar menambahkan bahwa AMM akan terus melakukan riset dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan MBG sebagai kontribusi akademik untuk penyempurnaan program tersebut.
