Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan melalui marketplace harus disertai dengan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dianggap krusial agar para pelaku usaha dapat beradaptasi serta menjaga kelangsungan bisnis mereka.
Pentingnya Pengelolaan Keuangan yang Baik
Ketua Bidang UMKM Apindo, Ronald Walla, menjelaskan bahwa meskipun banyak pelaku UMKM mengalami peningkatan omzet, mereka sering kali tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola keuangan. Situasi ini berpotensi menyebabkan kerugian setelah mempertimbangkan biaya operasional dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.
“Supaya efektif perlu ada dua hal. Kebijakannya bisa jalan, tetapi peningkatan kapasitas dan pengelolaan keuangan juga harus berjalan,” ungkap Ronald saat memberikan keterangan kepada wartawan setelah acara kickoff Diplomat Success Challenge 2026 di Jakarta.
Pendampingan Menyeluruh untuk UMKM
Ronald menambahkan bahwa pendampingan terhadap UMKM harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari peningkatan literasi keuangan hingga penguatan kemampuan dalam menjalankan usaha. Ia menilai bahwa kebutuhan utama pelaku UMKM tidak hanya terbatas pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup informasi pasar dan akses pasar agar mereka dapat memproduksi barang yang sesuai dengan permintaan konsumen.
Apindo juga mendorong pemerintah untuk memperkuat ekosistem yang mendukung perpajakan bagi UMKM, termasuk dengan meningkatkan jumlah konsultan pajak yang dapat membantu pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan langkah ini, diharapkan kepatuhan perpajakan dapat meningkat dan pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi kewajiban mereka.
