SENTANI - Menanggapi rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada Senin, 3 Agustus 2026, Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyatakan sikapnya. Ia melarang pelaksanaan demonstrasi di halaman Kantor Bupati Jayapura, dengan harapan agar tidak terjadi situasi yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
"Sebagai Bupati Jayapura, saya tidak mengizinkan aksi demonstrasi dilakukan di halaman Kantor Bupati Jayapura tanpa alasan yang jelas. Saya ingin situasi di Kabupaten Jayapura tetap aman dan kondusif, tanpa hal-hal yang membuat masyarakat merasa takut dan resah," ungkap Yunus pada Sabtu, 1 Agustus 2026.
Imbauan kepada Tokoh Gereja
Untuk mencegah terjadinya aksi demonstrasi, Yunus Wonda meminta agar tokoh-tokoh gereja memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam aksi yang direncanakan. "Saya meminta kepada gereja-gereja untuk mengimbau jemaat agar tidak mengikuti atau terlibat dalam aksi demonstrasi yang akan berlangsung pada 3 Agustus 2026 di Kabupaten Jayapura," tambahnya.
Seruan untuk Menjaga Keamanan
Bupati juga mengajak semua sekolah, serta instansi pemerintahan dan swasta, untuk tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa dan tidak merasa takut atau terprovokasi oleh aksi tersebut. "Anak-anak sekolah tetap masuk sekolah, dan aktivitas pemerintahan harus berjalan normal. Mari kita semua menjaga situasi keamanan dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai," jelasnya.
Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius V.D.P Helan, juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan izin untuk aksi unjuk rasa yang direncanakan oleh KNPB. Ia menjelaskan bahwa kelompok tersebut tidak diakui oleh pemerintah, sehingga polisi tidak akan memberikan izin untuk aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. "Sesuai perintah Kapolda, tugas kami adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Saya tidak mengenal KNPB, karena organisasi itu tidak tercatat dalam pemerintahan," tegas Dionisius kepada wartawan di Sentani.
Kapolres menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sekitar 1.600 personel untuk mengamankan wilayah Kabupaten Jayapura, dengan 600 personel untuk menjaga wilayah Kabupaten dan 1.000 personel untuk Kota Jayapura, yang menjadi pusat aksi.
