KUPANG – Pada Kamis, 16 Juli 2026, Aliansi Masyarakat Adat Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif Nusa Tenggara Timur (NTT) melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD NTT. Dalam demonstrasi tersebut, massa meminta DPRD NTT dan Kapolri untuk mengevaluasi hasil seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2026, yang dinilai tidak memberikan kesempatan yang adil bagi putra-putri daerah.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari protes sebelumnya yang dilakukan di Markas Polda NTT. Para pengunjuk rasa menyoroti enam kuota calon taruna Akpol untuk Panitia Daerah (Panda) NTT yang mereka anggap tidak diisi oleh peserta asli dari NTT.
Pernyataan Perwakilan Massa
Salah satu perwakilan massa, Sarah Lery Mboeik, menyatakan bahwa mereka kembali turun ke jalan karena masalah yang sama terus berulang selama tiga tahun terakhir. "Kami datang karena DPRD tidak boleh diam. Sudah tiga tahun berturut-turut persoalan ini terjadi. Anak-anak NTT yang seharusnya mendapat afirmasi justru tersisih," ungkap Sarah.
Menurut data yang dikumpulkan oleh aliansi, proses seleksi Akpol melalui Panda NTT dalam beberapa tahun terakhir didominasi oleh peserta dari luar daerah. "Kami meminta DPRD NTT tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Kami melihat pola yang sama terus berulang sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat," tambahnya.
Permintaan Evaluasi dan Afirmasi
Sarah juga menyoroti dugaan praktik perpindahan administrasi kependudukan yang mungkin dimanfaatkan oleh sebagian peserta untuk mengikuti seleksi di NTT. "Kalau benar ada peserta yang hanya memanfaatkan perpindahan kartu keluarga untuk mengikuti seleksi di NTT, tentu ini harus ditelusuri. Jangan sampai jalur afirmasi justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu," tegasnya.
Oleh karena itu, aliansi meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi hasil seleksi Akpol Panda NTT Tahun 2026. "Kami meminta Kapolri mengevaluasi bahkan membatalkan hasil seleksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap mekanisme maupun aturan yang berlaku," kata Sarah.
Selain itu, mereka juga mengusulkan agar kebijakan afirmasi diprioritaskan untuk putra-putri NTT, termasuk memberikan porsi lebih besar bagi calon polisi wanita (Polwan). Menurut Sarah, kebutuhan akan personel Polwan di NTT masih cukup tinggi, terutama untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Kami mengusulkan agar kuota afirmasi benar-benar diperuntukkan bagi anak daerah dan sebagian di antaranya dialokasikan bagi calon Polwan," tambahnya.
Kritik terhadap Transparansi Seleksi
Dalam aksi tersebut, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang, Djemi Amnifu, juga menyampaikan kritik mengenai proses seleksi Akpol Tahun 2026. Ia menilai bahwa transparansi dalam pelaksanaan seleksi masih menjadi masalah yang perlu diperbaiki. "Sampai hari ini kami melihat belum ada transparansi yang memadai dalam proses rekrutmen Taruna-Taruni Akpol melalui Panda Polda NTT. Itu yang menjadi salah satu keprihatinan kami," kata Djemi.
Menurutnya, sistem afirmasi seharusnya memberikan prioritas kepada peserta asal NTT, sehingga kuota yang tersedia bisa dimanfaatkan oleh putra-putri daerah. Djemi meminta DPRD NTT untuk menggunakan fungsi pengawasan dengan memanggil Polda NTT agar memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan hasil seleksi Akpol Tahun 2026.
Tanggapan DPRD NTT
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD NTT, Julius Uly, menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami masalah ini. "Aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi perhatian kami dan akan menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan komunikasi dengan pihak yang berwenang," kata Julius.
Ia juga menekankan bahwa DPRD memahami keresahan masyarakat terkait minimnya keterwakilan putra-putri NTT dalam seleksi Akpol. "Kami percaya anak-anak NTT memiliki kualitas yang tidak kalah dengan daerah lain. Banyak putra daerah yang telah membuktikan kemampuannya hingga menjadi perwira tinggi di institusi Polri," ujarnya.
Julius menambahkan bahwa Komisi I DPRD NTT telah mengagendakan pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Polda NTT untuk meminta penjelasan mengenai proses seleksi Akpol Tahun 2026. "RDP bersama Polda NTT sudah masuk dalam agenda kami. Tinggal menyesuaikan waktu pelaksanaannya," tutupnya.
