BANGKALAN, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berada dalam situasi sulit. Di satu sisi, ada dorongan kuat dari berbagai pihak untuk menghentikan program ini secara total. Di sisi lain, penghentian sementara program ini menjadi ancaman bagi para pekerja lokal. Hal ini dirasakan oleh relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kebijakan libur sekolah yang menyebabkan operasional dapur MBG terhenti berarti hilangnya sumber pendapatan utama bagi mereka.
Menurut kebijakan terbaru, Program Makan Bergizi Gratis akan berhenti beroperasi mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026, seiring dengan masa libur sekolah. Akibatnya, puluhan pekerja dapur, yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga, harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penutupan sementara ini berdasarkan Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG saat Hari Libur, yang diterbitkan pada 17 Juni 2026. BGN memanfaatkan libur sekolah untuk melakukan optimalisasi dan efisiensi dalam penyelenggaraan Program MBG di seluruh SPPG.
Pengaruh Libur Terhadap Ekonomi Relawan
Bagi relawan di SPPG Kemala Bhayangkari Bangkalan, jeda hampir tiga minggu tanpa layanan MBG sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi mereka. "Jangankan ditutup selamanya, libur sehari saja teman-teman kadang merasa eman (sayang). Sekarang sekolah mulai libur, tentu kami menghela nafas panjang. Ya terpukul tentunya, karena jika dihitung pendapatan kami dalam tiga minggu itu, sekitar Rp 1,7 juta," ungkap Husnul (44), relawan divisi persiapan di SPPG Kemala Bhayangkari Bangkalan saat ditemui pada Kamis (18/6/2026).
Husnul, yang mendapatkan upah Rp 110.000 per hari dari program ini, terpaksa harus kembali fokus pada pekerjaan sampingannya, yaitu berjualan secara daring. "Teman-teman ibu rumah tangga yang lain juga sama, ada yang berkegiatan jasa cuci pakaian (laundry). Kami sebatas bekerja di SPPG, alhamdulillah beberapa teman sudah bisa kredit ponsel bahkan ada yang nyicil sepeda motor," tambahnya.
Desakan Penghentian Program di Tengah Isu Korupsi
Di tingkat regional dan nasional, nasib Program Makan Bergizi Gratis berada dalam tekanan. Terdapat kritik tajam dan aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang menuntut agar program ini segera dihentikan. Sentimen negatif publik semakin meningkat setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional dan pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan motor listrik yang berhubungan dengan proyek distribusi MBG.
Penolakan juga datang dari wali murid di Bangkalan. Mereka berpendapat bahwa anggaran besar untuk Makan Bergizi Gratis berisiko dikorupsi dan tidak tepat sasaran, sehingga lebih baik dialihkan ke sektor lain. "Hentikan saja Program BGN karena tidak berguna, anak-anak juga sudah makan dari rumah dan dibekali uang saku. Lebih baik anggaran MBG-nya diberikan kepada wali murid atau dikelola kantin sekolah," tegas Bahri, salah satu wali siswa SD di Kota Bangkalan.
Bahri juga mengkritik kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa, yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. "Sudah terbukti menjadi ladang korupsi, apa lagi yang mau ditata. Saya selaku wali siswa tidak pernah mengetahui berapa harga setiap porsi dari menu MBG. Faktanya, ada yang isi potongan kecil jagung, juga satu buah jeruk yang kondisinya masih biru dan keriput," cetus Bahri.
Latif, wali siswa dari Desa Kramat, Kota Bangkalan, juga menyampaikan pendapat serupa. Ia berargumen bahwa pemenuhan gizi anak seharusnya menjadi tanggung jawab keluarga yang mandiri secara ekonomi, bukan melalui program pemerintah yang berpotensi dipolitisasi. "Ini pemerintah kok terus-terusan ribut dan ribet, program-program yang 'membius' masyarakat seperti MBG ini dihentikan saja. Pemerintah itu bagaimana memperluas lapangan kerja, sehingga kami selaku orang tua dan generasi di masa mendatang bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik untuk memenuhi gizi anak-anak," ujarnya.
Latif berpendapat bahwa bantuan gizi akan lebih efektif jika disalurkan langsung kepada orang tua, bukan dalam bentuk makanan jadi yang didistribusikan secara massal. "Saya kira setiap orang tua lebih mengerti kebutuhan asupan makanan dan gizi setiap anaknya, bukan disajikan secara massal. Apakah keliru ketika banyak warga menilai bahwa MBG merupakan program investasi politik?" pungkasnya.
Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di Bangkalan kini berada di persimpangan. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk memperbaiki tata kelola program demi mengatasi isu korupsi, sekaligus menjaga nasib ribuan masyarakat yang bergantung pada program ini.
