BANDUNG – Selama dua puluh tahun terakhir, pengembangan sistem informasi geospasial di Indonesia banyak didukung oleh kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional. Keterlibatan ini dianggap penting untuk memperkuat kualitas data spasial nasional serta mendukung pengelolaan pembangunan yang lebih terintegrasi.
Kebutuhan akan data geospasial yang akurat semakin mendesak, karena data tersebut menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pembangunan. Perbedaan penggunaan data di antara instansi dapat menyebabkan masalah, seperti tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang dan ketidaksinkronan dalam perencanaan pembangunan.
Proyek-Poyek Geospasial yang Didukung Lembaga Internasional
Selama dua dekade, banyak proyek penguatan geospasial yang dilaksanakan dengan dukungan lembaga internasional. Program-program tersebut mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan modernisasi sistem informasi geospasial. World Bank dan USAID menjadi lembaga yang paling aktif terlibat, masing-masing mendukung sembilan proyek. Selain itu, Japan International Cooperation Agency (JICA) terlibat dalam tujuh proyek, Asian Development Bank (ADB) dalam enam proyek, serta Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) dan Pemerintah Belanda (RVO) masing-masing mendukung lima proyek.
Selain lembaga-lembaga tersebut, sejumlah organisasi lain seperti UNDP, KOICA, DFAT Australia, Uni Eropa, GIZ, serta berbagai lembaga riset juga berkontribusi dalam pengembangan sistem informasi geospasial di Indonesia. Penguatan ini sejalan dengan implementasi Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk mengintegrasikan referensi spasial, standardisasi, dan interoperabilitas data antarinstansi.
Program ILASPP dan Keterlibatan Perusahaan Asing
Salah satu program yang sedang berjalan adalah Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang didukung oleh Bank Dunia. Program ini merupakan kelanjutan dari reformasi tata kelola pertanahan dan penataan ruang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan proses pengadaan yang terbuka bagi perusahaan yang memenuhi syarat.
Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan menyatakan bahwa mekanisme ini merupakan praktik umum dalam proyek pembangunan yang didanai oleh lembaga keuangan internasional. “Kalau menurut saya tidak ada masalah. Banyak pekerjaan yang memang melibatkan pihak asing, seperti riset kolaborasi maupun proyek-proyek pembangunan. Itu merupakan hal yang sudah biasa terjadi,” ujarnya.
Cecep menambahkan bahwa keterbukaan dalam proses pengadaan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memilih penyedia jasa yang memiliki pengalaman, kualitas, dan kemampuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Namun, ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan nasional dalam menentukan mekanisme pengadaan. Keterlibatan perusahaan asing harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek, tingkat penguasaan teknologi, kapasitas pelaksana, dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang membutuhkan keahlian dari luar dan tidak mengganggu kepentingan nasional, saya kira tidak ada persoalan melibatkan pihak asing,” tuturnya. Ia menekankan bahwa tidak semua proyek harus melibatkan perusahaan global, tetapi juga tidak semua proyek harus ditutup bagi peserta internasional. “Yang terpenting adalah melihat kebutuhan proyeknya dan memastikan hasilnya memberikan manfaat bagi Indonesia,” tambahnya.
