Sejumlah organisasi kemahasiswaan mengungkapkan bahwa keadaan ekonomi dan politik di Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan kondisi sebelum Reformasi 1998. Meskipun berbagai tantangan masih ada, ruang demokrasi dan stabilitas nasional dinilai tetap terjaga, sehingga perbaikan kebijakan dapat dilakukan melalui mekanisme yang ada.
Diskusi Mengenai Reformasi
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi bertajuk "Perlukah Reformasi Jilid II?" yang diadakan oleh Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) bersama beberapa organisasi kemahasiswaan di Jakarta Selatan pada Rabu, 17 Juni 2026. Diskusi ini menghadirkan berbagai tokoh, termasuk Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pemimpin organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Zaki Mubarak menekankan bahwa reformasi adalah proses yang terus berlangsung dan tidak berhenti pada peristiwa politik tahun 1998. Dia menambahkan bahwa selama hampir tiga dekade terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat. "Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat," ujarnya.
Pentingnya Evaluasi Kebijakan
Meski demikian, Zaki juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap berbagai masalah yang masih dirasakan oleh masyarakat, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Isu-isu ini perlu ditangani melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Sekretaris Jenderal PP PMKRI, Putri Sukmaniara, sependapat dengan Zaki. Ia menyatakan bahwa kondisi objektif Indonesia saat ini berbeda dengan situasi menjelang Reformasi 1998, yang ditandai dengan krisis ekonomi dan instabilitas politik. "Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998," jelas Putri. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap berbagai program strategis agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Budiman Sudjatmiko menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa sejumlah langkah diambil untuk memperluas manfaat pembangunan dan memperkuat akses masyarakat terhadap program sosial. Budiman juga menekankan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat serta kalangan mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, ruang dialog perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara konstruktif.
Diskusi tersebut membahas berbagai isu terkait demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Para peserta sepakat bahwa kritik terhadap kebijakan publik adalah bagian integral dari kehidupan demokrasi, namun perlu diarahkan untuk mendorong perbaikan dan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
