Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan sejumlah anomali dalam pelaksanaan program pembibitan kelapa di Manado, Sulawesi Utara. Temuan ini meliputi kualitas bibit yang tidak sesuai dan perbedaan mencolok antara data laporan dan kondisi di lapangan.
Temuan tersebut didapatkan saat Mentan Amran melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Bengkol, Kecamatan Mapanget, pada hari Jumat lalu. Dalam kunjungan tersebut, ia menilai pengelolaan kebun dan standar pemeliharaan yang ada masih belum optimal, yang dapat mengganggu keberhasilan program yang direncanakan.
“Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja. Benihnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti,” ujarnya seperti yang dilaporkan oleh laman Kementerian Pertanian.
Ketidaksesuaian Data yang Mencolok
Selain masalah kualitas bibit, ia juga menyoroti adanya ketidaksesuaian data yang cukup mencolok. “Laporannya 48 ribu. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah,” tegasnya. Temuan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun teknis di lapangan, agar program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Menanggapi hasil temuan tersebut, Mentan Amran meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah. “Kami minta kepada reskrim, polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri,” katanya.
Komitmen untuk Tindak Penyimpangan
Ia juga menekankan bahwa langkah perbaikan harus dilakukan tanpa pencitraan, tetapi lebih fokus pada perbaikan nyata di lapangan. “Kita harus buka diri. Jangan kita lagi mau pencitraan itu perintah Bapak Presiden. Apa adanya. Apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan. “Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Aku pecat. Bukan aku mutasi. Bukan peringatan. Tapi saya pecat,” tegasnya. Ia juga mengingatkan semua pihak agar tidak menyalahgunakan anggaran negara, termasuk praktik setoran atau fee yang melanggar hukum.
Mentan Amran menjelaskan bahwa program pembibitan ini merupakan bagian dari agenda nasional yang mencakup penanaman berbagai komoditas seperti kelapa, tebu, kakao, kopi, hingga pala di seluruh Indonesia dengan target hampir 1 juta hektare. Program ini berpotensi menyerap hingga 3 juta tenaga kerja. “Kalau 4 saja orang bekerja di dalamnya, 4 saja itu berarti 3 juta orang bekerja. Nah ini kita harus kekawal bersama,” katanya.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 9,95 triliun untuk mendukung program ini, terutama untuk penyediaan bibit unggul secara gratis bagi masyarakat. “Nah ini kita harus kekawal bersama. Anggarannya Rp 9,95 triliun atau 10 triliun. Khusus pembibitan dan gratis untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.
Mentan Amran memastikan bahwa program ini akan terus berjalan dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri. “Ini program untuk rakyat. Tidak boleh kita permaikan,” pungkasnya. Ia optimis, dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi lintas sektor, program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.
