Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah cepat dengan mencabut izin distribusi pupuk subsidi setelah menerima laporan dari mahasiswa mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki manajemen pertanian serta memberikan perlindungan kepada para petani.
Keputusan pencabutan izin tersebut disampaikan oleh Mentan Amran setelah melakukan diskusi dengan sekitar 118 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas. “Dicabut. (Izinnya) sudah dicabut. Cuma 10 menit dicabut karena (melalui) online. Terima kasih mahasiswa, inilah yang kita harapkan,” ungkapnya.
Menanggapi Masalah di Lapangan
Dalam forum tersebut, para mahasiswa mengungkapkan berbagai masalah yang mereka temui, termasuk dugaan peredaran bawang merah ilegal di Sumatera Utara dan kelangkaan pupuk subsidi bagi petani bawang merah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menanggapi laporan tersebut, Mentan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait di daerah untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang disampaikan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan petani terus berlangsung. “Terima kasih mahasiswa. Inilah yang kita harapkan. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Tidak boleh ada pembiaran. Kita berantas mafia, kita tindak tegas,” tegasnya.
Pentingnya Pengawasan Mahasiswa
Selain masalah pupuk subsidi, Mentan Amran juga memberikan perhatian serius terhadap dugaan masuknya bawang merah ilegal di Sumatera Utara. Ia menyatakan bahwa praktik ilegal tersebut dapat merusak harga pasar dan merugikan petani lokal yang bergantung pada hasil panen mereka. Ia bahkan berencana untuk menghubungi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut. “Nah itu ditangkap, masukkan penjara. Kapan negeri ini bisa makmur kalau ada pembiaran? Sama dengan beternak kejahatan di republik ini,” ujarnya.
Mentan Amran juga menanggapi laporan mahasiswa dari NTB mengenai kelangkaan pupuk subsidi dengan cepat. Ia memastikan bahwa distribusi pupuk akan ditelusuri agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Ia menilai mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawasi kebijakan publik, terutama di sektor pertanian. “Kita butuh pengkritik yang konstruktif. Bukan fitnah, tapi kritik berbasis data. Kita buka apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi,” tambahnya.
Amran kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik mafia di sektor pertanian, termasuk korupsi dan penyimpangan distribusi. “Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian sudah 76 tersangka. Ini bukti bahwa kita tidak main-main,” jelasnya.
Tindakan cepat yang diambil oleh Mentan Amran mendapat apresiasi dari mahasiswa yang hadir dalam forum tersebut. Koordinator BEM SI Wilayah Sumatera Utara, Muzan Mirisan, berharap langkah tegas pemerintah dapat memberantas praktik bawang merah ilegal yang merugikan petani daerah. Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Abdi Maludin, mahasiswa dari NTB, yang mengaku melihat langsung bagaimana Mentan Amran segera berkoordinasi setelah menerima laporan dari mahasiswa.
